NasDem Harap Polemik ASN Penerima Bansos Segera Dituntaskan
Suyoto berharap agar polemik mengenai ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) menerima bantuan sosial (bansos) dapat segera dituntaskan.
Penulis:
Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor:
Wahyu Aji
lihat foto
Tribunnews/Herudin
Pengurus RW dan RT memindahkan beras yang siap disalurkan kepada warga di kawasan RW 02 Kelurahan Cakung Barat, Jakarta Timur, Kamis (29/7/2021). Dinas Sosial DKI Jakarta kembali mendistribusikan Bantuan Sosial Non Tunai (BSNT) berupa beras pada 29 Juli-17 Agustus 2021 kepada 1.007.379 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tersebar di lima wilayah Kota Administrasi dan Kepulauan Seribu. Tribunnews/Herudin
Sebagai informasi, Kementerian Sosial mendapati ada 31 ribu pegawai negeri tercatat sebagai penerima bantuan sosial pemerintah.
Baca juga: Legislator NasDem: Penyidikan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Tidak Perlu Menunggu DPR
Pegawai negeri seharusnya tidak berhak menerima bantuan sosial.
“Karena di peraturannya adalah yang menerima pendapatan rutin dari pemerintah tidak boleh (terima bansos),” kata Risma dalam konferensi pers di kantor Kemensos, Kamis (18/11/2021).
Di Kabupaten Cirebon ribuan ASN terdaftar sebagai penerima bansos dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
