Kemendagri Perintahkan Seluruh Pemda Buat Aturan Permudah Penggelaran Infrastruktur Digital
Pemerintah Pusat sudah membuat regulasi yang sangat jelas yaitu memberikan kemudahan penggelaran jaringan telekomunikasi di seluruh wilayah Indonesia
lihat foto
Peran Pemda adalah melakukan pembangunan infrastruktur pasif dan menyewakannya kepada pelaku usaha sebagai bagian dari upaya cost recovery atas investasi tersebut.
Pemda tidak semestinya menarik sewa lahan namun tidak melakukan investasi infrastruktur pasif.
"Ini menjadi kewenangan daerah, maka Pemda harus mendukung dengan anggaran APBD. Tujuannya supaya ada sinergi dalam melaksanakan kegiatan agar transformasi digital dapat segera terwujud. Ini semua tertuang dalam UU Cipta Kerja," terang Iwan.
Diakui Iwan, saat ini alokasi anggaran untuk dinas Kominfo di berbagai daerah masih sangat minim.
Saat ini hanya Pemprov DKI Jakarta yang memiliki anggaran yang besar (Rp 911,9 miliar) untuk dinas Kominfo.
Karena anggaran yang minim menurut Iwan membuat peta perencanaan daerah urusan Kominfo di tahun 2021 terlihat kurang ideal dan kurang merata.
Iwan meminta agar Pemda dapat meningkatkan komitmen penguatan kelembagaan melalui peningkatan alokasi anggaran sektor Kominfo guna mendukung percepatan transformasi digital.
"Karena anggaran kecil maka pembangunan infrastruktur TIK di daerah juga terbatas.
Pemda masih perlu diberikan advokasi dan didorong tentang pentingnya transformasi digital guna mendukung program strategis nasional sehingga peningkatan pengangaran untuk Dinas Kominfo dan penyediaan infrastruktur pasif harus didukung semua pihak.
Mustahil terjadinya e-goverment tanpa dukungan dan ketersediaan infrastruktur digital. Dengan hadirnya pak Wagub Jatim diharapkan bisa mendorong Pemprov Jatim sebagai pilot project," ungkap Iwan.
