Sindiran PDIP Soal Menteri Jangan Sibuk Nyapres, Golkar Sebut Airlangga Kerjakan Tugas dengan Baik

Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Partai Golkar Zainudin Amali menanggapi soal pernyataan Politisi PDIP Said Abdullah yang menyebut menteri-menteri di bidang ekonomi seharusnya tak ada waktu mengurusi pencapresan.

Menurut Zainudin, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memang mengerjakan tugas-tugas yang diberikan Presiden Jokowi dengan baik.

"Tugas-tugas Pak Airlangga sebagai Ketua KPCPEN itu dikerjakan dengan baik, memang peningkatan apa namanya pertumbuhan ekonomi kemudian penanganan Covid-19 kan beliau bertanggung jawab dengan penanganan Covid-19 di luar pulau Jawa, beliau kerjakan dengan baik kok," ujarnya kepada wartawan, Kamis (11/11/2021).

Maka, Zainudin meminta publik jangan keliru soal Airlangga yang memang aktif untuk 2024 tetapi kewajiban dan tugasnya tak dikerjakan.

"Dikerjakan betul oleh Pak Airlangga. Kita tahu bagaimana beliau bekerja keras," katanya.

Ditambah, Zainudin mengutip pernyataan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani soal Presiden Jokowi tak mempermasalahkan para menterinya menaikkan popularitas.

Baca juga: Politisi PDIP Sebut Para Menteri di Bidang Ekonomi Seharusnya Tak Ada Waktu untuk Pencapresan

"Saya setuju disampaikan Pak Muzani, dalam demokrasi, yang penting jangan mengabaikan tugas utama. Sepanjang tugas utama dilakukan dijalankan dengan baik dan menurut saya Pak Airlangga menjalankan tugasnya sebagai Menko dengan baik," tandas Zainudin.

Sebelumnya, Politisi PDIP Said Abdullah bicara soal menteri-menteri di kabinet Jokowi-Ma'ruf yang mengurusi ekonomi memiliki tanggung jawab besar, terutama di mada pandemi Covid-19.

Dia menilai menteri-menteri ekonomi seharusnya tak ada waktu untuk mengurusi pencapresan, dan aneh jika ada menteri urusan ekonomi yang menebar wajah di layar ATM bank-bank pemerintah.

Mulanya, Said mengatakan soal banyaknya dampak di bidang ekonomi akibat pandemi.

"Pada Maret 2020 di awal pandemi, rakyat kita yang miskin berjumlah 11,16 juta jiwa, setahun setelah pandemi, yakni Maret 2021 rakyat kita yang miskin naik menjadi 12,17 juta jiwa," kata Said kepada wartawan, Rabu (10/11/2021).

Ketua Badan Anggaran DPR RI itu juga bicara bagaimana jumlah rakyat menganggur juga meningkat akibat pandemi, di mana pada Februari 2020 sebanyak 6,93 juta jiwa, dan ada peningkatan sebesar 1,82 juta jiwa pada Februari 2021.

"Pandemi juga memberi tekanan terhadap kinerja BUMN kita. BUMN kita terjebak pada utang, seperti Garuda Indonesia, Hutama Karya, Waskita Karya, Bumi Putera, PLN, dan lain-lain. Ini semua persoalan serius yang harus ditangani dengan penuh perhatian," katanya.

Dia membayangkan dengan gambaran itu para menteri bidang ekonomi tak punya waktu mengurusi hal-hal lainnya