Virus Corona
Beredar Isu Pejabat Diduga Sudah Terima Vaksin Dosis Ketiga, Begini Tanggapan Kemenkes
Tanggapan Jubir Kemenkes soal isu beberapa pejabat sudah terima vaksin dosis ketiga alias booster.
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM - Juru Bicara Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Siti Nadia Tarmizi, memberi tanggapannya soal kabar dugaan beberapa pejabat menerima vaksin Covid-19 dosis ketiga alias booster.
Ia menegaskan, vaksinasi booster saat ini hanya diperuntukkan bagi para tenaga medis.
"Sesuai dengan surat edaran Dirjen bahwa vaksinasi dosis ketiga hanya diberikan kepada tenaga kesehatan."
"Ini sudah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah," ucap Nadia dalam rilis survei Indikator Politik Indonesia (IPI) di YouTube IPI, Rabu (25/8/2021).
Baca juga: Rela Antre Berjam-jam, Warga Akui Vaksin Pfizer Lebih Terjamin
Untuk itu, Nadia menyebut pihaknya akan mengevaluasi terkait sasaran vaksinasi booster ini.
"Pak Menkes sudah menggandeng auditor auditor kita."
"Kemudian dalam pelaksanaanya, melakukan evaluasi mengenai ketepatan dari sasaran vaksinasi ini."
Tentunya, vaksinasi booster ketiga hanya diberikan kepada tenaga kesehatan," ujar Nadia.
Baca juga: Ada Pejabat Diduga Sudah Divaksin Dosis ke-3, Satgas IDI Heran: Jangan Terus Perdalam Kesenjangan
Sementara itu, isu kabar pejabat menerima vaksin dosis ketiga ini juga disorot oleh Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Demokrat, Aliyah Mustika Ilham.
Ia mengaku heran jika benar ada pejabat yang buru-buru ingin mendapat vaksin boster itu.
Hal itu disampaikan Aliyah kepada Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin, dalam rapat bersama dengan Komisi IX DPR RI, Rabu (25/8/2021).
"Menurut temuan lapor Covid-19, diduga Panglima TNI Hadi Tjahjanto dan Gubuner Kalimantan Timur (Kaltim) sudah menerima vaksin booster yang jenis Moderna. "
"Hal itu terungkap dari obrolan Bapak Presiden dengan sejumlah pejabat yang terdengar dalam rekaman video kunjungan ke Kaltim Selasa 24 Agustus yang lalu," ucap Aliyah, dikutip dari YouTube DPR RI, Rabu (25/8/2021).
Jika temuan dugaan ini benar adanya, menurut Aliyah, pemerintah belum tegas dalam mengawasi distribusi vaksinasi ini.
"Kami memandang pemerintah pusat belum sepenuhnya memiliki ketegasan pengawasan distribusi vaksin hingga daerah," imbuh dia.
