Dirjen Kemenlu Abdul Kadir: Jokowi Enggan Berhubungan dengan Israel Sampai Palestina Merdeka

Ketika kita jadi Ketua Dewan Keamanan PBB, Indonesia menolak resolusi yang berusaha meng-impose peta perdamaian Palestina yang dianggap tidak adil.

Krusial poin ada pada Israel, utamanya pada negara-negara yang selama ini memberikan support. Posisi Indonesia, apa bisa memberikan tekanan pada Israel secara direct?

Indonesia memiliki power dan bargaining position yang baik. Walaupun demikian tentu kita menyadari bahwa kita juga memiliki keterbatasan.

Persoalan dalam konflik Israel-Palestina, itu seharusnya bukan hanya di pundak Indonesia saja.

Tanggung jawab semua masyarakat internasional, dan tugas utama Indonesia, kita selalu berdiri di depan, untuk mengkonsolidasikan, menggalang dukungan internasional dan dukungan internasional terhadap kemerdekaan Palestina.

Namun kita menghadapi kenyataan yang cukup sulit. Yaitu negara-negara barat terutamanya, memiliki sikap yang sedikit berbeda. Dan ini merupakan tantangan yang sedikit berat.

Saya harus akui itu. Oleh karenanya kita akan terus menghadapi ini dengan beragam tantangan yang harus kita hadapi.

Isu Palestina juga mempunyai pengaruh di dalam negeri. Hal yang seringkali menjadi sorotan adalah adanya bantuan-bantuan yang digalang masyarakat untuk Palestina. Apa Kemlu menyoroti ini?

Kita cukup aktif. Terutama dalam menggalang bantuan dari negara Indonesia sendiri, dan juga pemerintah menggalang dengan beberapa lembaga-lembaga non pemerintah, termasuk Majelis Ulama Indonesia, kita membangun rumah sakit dan sebagainya.

Termasuk juga dengan palang merah Indonesia (PMI). Tapi mengenai sumbangan-sumbangan yang dikoordinasikan oleh individual atau organisasi tertentu, kita memonitor.

Namun Kemenlu tidak punya mesin untuk mendeteksi bagaimana pergerakan penyaluran dan sebagainya.

Beberapa waktu lalu ada berita seseorang memperoleh informasi dari otoritas Palestina, bahwa selama ini bantuan masyarakat Indonesia untuk warga Palestina tidak pernah tersalurkan?

Kita menerima beberapa laporan, dan sampai sekarang kita masih melakukan konfirmasi lebih lanjut tentang hal-hal itu.

Bantuan Indonesia diperkirakan jatuh pada kelompok Hamas. Apa ini menjadi perhatian Kemenlu?

Saya ingin meluruskan, tidak benar bila Hamas berideologi Syiah walau memiliki kedekatan dengan Iran. Kedua, apakah Hamas secara internasional diakui sebagai organisasi terorisme? tidak.

Di PBB, walau Amerika Serikat dan Israel berusaha memasukkan Hamas sebagai organisasi teroris, kenyataannya Hamas bukan dianggap sebagai organisasi teroris di PBB.