POPULER Nasional: Jenderal Tolak Tawaran Bung Karno | Nurul Bantah Komnas HAM
Inilah berita populer nasional dalam 24 jam terakhir, mulai jenderal tolak tawaran Bung Karno hingga Nurul bantah Komnas HAM
lihat foto
“Keberanian Benny untuk menuntut kesetiaan Pak Harto kepada jabatannya, merupakan over reaction (reaksi berlebihan) yang menyeret korban. Benny langsung surut di mata Pak Harto,” kata Ben Mboi.
4. Bongkar Pinjol Bodong
Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dit Tipideksus) Bareskrim Polri membongkar dugaan kasus penipuan pinjaman online (pinjol) bodong Rp Cepat.
Polri mengusut kasus ini lantaran banyak aduan korban yang mengaku ditagih hingga puluhan juta.
Wadir Tipideksus Kombes Whisnu Hermawan Februanto mengatakan sistim bunga yang tak wajar membuat korban enggan membayarkan dan melaporkan kasus ini kepada pihak kepolisian.
Padahal dalam surat edaran, Rp Cepat hanya menjanjikan suku bunga rendah yaitu 7 persen. Namun ketika korban telah meminjam, Rp Cepat memasang suku bunga yang tak wajar.
"Kebanyakan korban itu pinjamnya Rp 1,7 juta, dapatnya Rp 500 ribu, dapat ditangannya Rp 290 ribu saja mengembalikannya puluhan juta nantinya. Bahkan ada yang minjam uangnya Rp 3 juta balikinnya Rp 60 juta," kata Whisnu di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (17/6/2021).
5. Nurul Ghufron Bantah Pernyataan Komnas HAM
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menampik disebut tidak mengetahui siapa penggagas ide pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dalam proses alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Ghufron mengaku sudah memberikan penjelasan terkait TWK kepada Komnas HAM.
Ia menjelaskan, semua berawal saat pertemuan antara KPK dengan pihak terkait pada 9 Oktober 2020.
"Perlu saya klarifikasi bahwa tidak benar pernyataan Komisioner Komnas HAM Choirul Anam yang menyatakan saya tidak tahu siapa yang menggagas ide TWK," kata Ghufron lewat keterangan tertulis, Jumat (18/6/2021).
Waktu itu, kata Ghufron, sudah dibahas mengenai pemenuhan syarat kesetiaan terhadap Pancasila, NKRI, UUD 1945, dan pemerintahan yang sah apakah cukup dengan penandatanganan pakta integritas saja atau tidak.
"Dari diskusi tersebut terus berkembang dan bersepakat mengacu pada peraturan yang berlaku yaitu untuk menjadi ASN ada Tes Kompetensi Dasar dan Tes Kompetensi Bidang," katanya
(Tribunnews.com)
