Jokowi Soroti Program Pembangunan yang Kurang Efisien, Termasuk Bangun Pelabuhan Tanpa Akses Jalan
Jokowi soroti program pembangunan yang kurang efisien saat Rapat Koordinasi Intern Pemerintah 2021, dari pembangunan pelabuhan hingga waduk
TRIBUNNEWS.COM - Presiden Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) soroti program pembangunan yang kurang efisien saat rapat koordinasi intern pemerintah 2021.
Tak hanya itu, Jokowi juga menyentil ketidaksinkronan sejumlah proyek yang telah dibangun dengan program lainnya.
Dikutip dari tayangan YouTube resmi channel Sekretariat Presiden, Kamis (27/5/2021), Jokowi mengatakan dirinya masih melihat ketidakjelasan tolok ukur dan manfaat program.
Jokowi menyentil sejumlah tolok ukur program terkait ukuran keberhasilan, ketidakjelasan sasaran, dan tujuan.
"Saya melihat masih ada program yang tidak jelas ukurannya keberhasilannya, tidak jelas sasarannya, anggarannya yang mau disasar itu apakah untuk mendukung capaian dan tujuan."
"Dan ini tidak sinkron dengan program kegiatan lainnya," kata Jokowi.
Baca juga: Jokowi: Kepatuhan Terapkan Prokes Merupakan Praktik Keagamaan yang Mulia
Baca juga: Pesan Gubernur NTT ke KSOP Kupang: Digitalisasi Pelabuhan Penting untuk Kemajuan Ekonomi
Jokowi merasa ketidaksinkronan hal-hal tersebut mengakibatkan terjadinya kesenjangan antara arah pembangunan pusat dan daerah.
"Sehingga (akibat ketidaksinkronan), kesenjangan antara arah pembangunan pusat dan daerah itu masih terjadi," kata Jokowi.
Jokowi menunjukan sejumlah program pemerintah yang pembangunannya kurang maksimal, sehingga terjadi ketidaksesuaian antara rencana dengan prakteknya.
Seperti pada program pembangunan pelabuhan.
Jokowi menyoroti pembangunan pelabuhan tidak maksimal lantaran tak ada akses masyarakat untuk menuju ke tempat tersebut.
Sehingga, masyarakat menjadi dirugikan karena tidak mendapatkan manfaat dari program tersebut.
"Ada juga bangun pelabuhan, tapi tidak ada akses jalan ke situ, lah apa-apaan? Bagaimana pelabuhan itu bisa digunakan?"
Baca juga: Pakar Transportasi Sebut Aspek Keselamatan di Waduk Kedung Ombo Masih Kurang
Baca juga: Tiga Arahan Presiden Jokowi Untuk BPKP dan Seluruh Jajaran APIP
"Ini ada dan tidak hanya satu (proyek seperti itu), ini yang harus terus dikawal."
"Hal ini menyebabkan tidak optimalnya daya ungkit program yang dilaksanakan, dan masyarakat juga yang dirugikan karena tidak dapat manfaat dari program itu," sambungnya.