POPULER Nasional : Temuan Risma di Kantor Kemensos | Mengultimatum KKB

TRIBUNNEWS.COM - Inilah berita nasional dalam 24 jam terakhir.

Mulai dari Menteri Sosial Tri Rismaharini temukan 'harta karun' saat sidak ke Kantor Kemensos, Salemba.

Kemudian cara cek bantuan UMKM.

Ada juga artikel populer mengenai Antasari Azhar bicara soal pemecatan pegawai KPK.

Hingga berita Kapolda Papua ultimatum KKB.

Baca juga: 1.341 Warga Kabupaten Bogor Terdampak Bencana Banjir dan Tanah Longsor 

1. 'Harta Karun' di Kantor Kemensos

Menteri Sosial Tri Rismaharini melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Kantor Kementerian Sosial, Salemba, pada hari kedua masuk kerja pascalibur Lebaran, Selasa (18/5/2021).

Risma meminta jajarannya melakukan kerja bakti di ruangan Kantor Kemensos.

Dirinya sempat berkelakar telah menemukan harta karun berupa dokumen yang lama tidak dibersihkan saat melakukan sidak.

"Tadi ada ‘harta karun’ berupa dokumen dan barang-barang mungkin bertahun-tahun belum dibersihkan," ucap Risma di Kantor Kemensos, Jln Salemba Raya, Jakarta Pusat, Selasa (18/5/2021).

Sidak kali ini, bukan pertama kali dilakukan oleh Risma.

Sebelumnya, Risma mengaku pernah melakukan sidak di Kantor Kemensos.

Saat itu, para pegawai Kemensos diminta untuk membersihkan ruangannya terlebih dahulu.

SELANJUTNYA >>>

Baca juga: POPULER Internasional: Israel Serang Lab Covid di Gaza | Legislator AS Pertanyakan Penjualan Senjata

2. Cara Cek Bantuan UMKM (BPUM)

Bantuan UMKM sebanyak Rp 1,2 Juta dari program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) sudah memasuki penyaluran tahap ke-3 pada tahun ini.

Cek status penerima bantuan UMKM melalui banpresbpum.id atau eform.bri.co.id/bpum.

BLT UMKM disalurkan melalui rekening bank penyalur, yaitu bank Himbara, seperti BRI dan BNI.

Para pelaku UMKM yang belum memiliki rekening di bank penyalur Banpres, nantinya akan dibuatkan rekening baru pada saat pencairan oleh bank penyalur.

Cara Cek Bantuan UMKM (BPUM):

SELANJUTNYA >>>

3. Antasari Azhar Bicara Pemecatan Pegawai KPK

Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar menilai tes wawasan kebangsaan tidak menjadi dasar untuk memberhentikan pegawai KPK tidak lolos tes.

Tes wawasan kebangsaan ini menjadi satu di antara instrumen dalam proses alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Antasari berpandangan tes wawasan kebangsaan bisa digunakan untuk evaluasi, tapi tidak menjadi dasar pemecatan.

"Hasil tes wawasan kebangsaan dapat digunakan untuk evaluasi kedepannya. Tapi tidak asal pecat saja," ujar Antasari kepada Tribunnews, Selasa (18/5).

Antasari mengatakan sudah tepat pernyataan Presiden Jokowi bahwa tes wawasan kebangsaan tak boleh menjadi dasar memberhentikan 75 pegawai KPK.

SELANJUTNYA >>>

4. Hoaks Link Undian Hadiah Pertamina

PT Pertamina (Persero) memastikan informasi link berhadiah ‘40th anniversary celebration’ yang beredar luas di masyarakat tidaklah benar.

“Hati-hati terhadap segala bentuk hoaks maupun penipuan yang mengatasnamakan Pertamina,” tegas akun resmi Pertamina, Senin (17/5/2021).

Perseroan mengimbau masyarakat selalu waspada dan jangan lupa cek dan ricek informasi melalui Pertamina Call Center 135.

Pjs. Senior Vice President Corporate Communication & Investor Relations Pertamina Fajriyah Usman menyampaikan agar masyarakat waspada terhadap penipuan undian yang mengatasnamakan Pertamina baik yang disampaikan melalui whatsapp, SMS maupun email.

Dia menegaskan bahwa seluruh program promosi Pertamina disampaikan melalui saluran komunikasi resmi perusahaan yakni website www.pertamina.com, akun sosial media @pertamina.com serta aplikasi resmi MyPertamina.

SELANJUTNYA >>>

5. Kapolda Papua Ultimatum KKB

Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) diultimatum untuk segera menyerahkan diri kepada aparat penegak hukum TNI-Polri.

Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D Fakhiri mengatakan saat inijalur lintasan yang dilalui KKB termasuk markas telah dikuasai aparat gabungan.

"Sejak awal aparat keamanan sebenarnya sudah berulang kali menyampaikan, kalau mau menyerahkan diri (maka) serahkan senjata api dan kita akan berpikir untuk bagaimana menerima mereka," kata Kapolda di Jayapura, Senin (17/5/2021).

Apabila KKB masih tetap melakukan aksi brutalnya, maka konsekuensinya adalah ditindak secara hukum.

"Kalau mereka tetap seperti sekarang, maka aparat keamanan tetap berhadapan dengan mereka, apapun risikonya kita akan melakukan penindakan," ujar Fakhiri.

SELANJUTNYA >>>

(Tribunnews.com)