Sabtu, 4 Oktober 2025

Berita Populer Hari Ini

POPULER NASIONAL Soal Mafia Alutsista Mr M | 75 Pegawai KPK Dinonaktifkan

Berita populer nasional Tribunnews. Connie Bakrie jawab pernyataan Prabowo soal mafia alutsista hingga 75 pegawai KPK dinonaktifkan.

KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMAN
Logo KPK. Berita populer nasional Tribunnews. Connie Bakrie jawab pernyataan Prabowo soal mafia alutsista hingga 75 pegawai KPK dinonaktifkan. 

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo memimpin upacara kenaikan pangkat 6 perwira tinggi Polri di Gedung Rupatama, Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Selasa (11/5/2021).

Upacara kenaikan pangkat itu berdasarkan Keputusan Presiden yang terdaftar dengan nomor 48/Polri/2021 tentang kenaikan pangkat ke dan dalam golongan Polri.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Rusdi Hartono, membenarkan adanya upacara kenaikan pangkat tersebut.

"Benar Mas, sekitar pukul 13.30 WIB, Kapolri telah menerima laporan kenaikan pangkat 6 perwira tinggi Polri," kata Rusdi saat dikonfirmasi, Selasa (11/5/2021).

Rinciannya, terdapat satu orang perwira tinggi yang menyandang pangkat Komisaris Jenderal alias bintang tiga.

Baca selengkapnya >>>

5. Kata Novel Baswedan soal 75 Pegawai KPK Dinonaktifkan

Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan berpose usai wawancara khusus dengan Tribunnews di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (19/6/2020). TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan berpose usai wawancara khusus dengan Tribunnews di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (19/6/2020). TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

Baca juga: Penonaktifan 75 Pegawai KPK, Ray Rangkuti Sebut Itu Menyedihkan

Baca juga: KPK Klaim Tetap Jamin Hak 75 Pegawai Meski Telah Dinonaktifkan

Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan, angkat suara soal beredarnya Surat Keputusan (SK) Pimpinan KPK terkait penonaktifan 75 pegawai yang dinyatakan tak lulus asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) alih status menjadi aparatur sipil negara (ASN).

SK tersebut mencantumkan diktum penyerahan tugas dan tanggung jawab ke-75 pegawai yang dinyatakan tak lulus TWK kepada atasan masing-masing.

Ia menilai penerbitan SK tersebut merupakan tindakan sewenang-wenang Ketua KPK Firli Bahuri.

Alasannya, kata dia, SK tersebut seharusnya hanya berisi pemberitahuan hasil asesmen TWK.

"Tapi isinya justru meminta agar pegawai dimaksud menyerahkan tugas dan tanggung jawab atau nonjob."

"Menurut saya itu adalah tindakan ketua KPK yang sewenang-wenang," ujar Novel Baswedan lewat pesan singkat, Selasa (11/5/2021).

Baca selengkapnya >>>

Baca berita populer lainnya

(Tribunnews.com)

Sumber: TribunSolo.com
Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved