Seleksi Kepegawaian di KPK
Haris Azhar Menduga 75 Pegawai KPK yang Dinonaktifkan Punya Masalah Pribadi dengan Firli Bahuri
Praktisi hukum Haris Azhar menduga 75 pegawai KPK yang dinonaktifkan punya masalah pribadi dengan Firli Bahuri.
lihat foto
Dilansir Tribunnews.com, Sujanarko alias Koko yang termasuk dalam 75 pegawai KPK yang dibebastugaskan ini menyebut Ketua KPK Firli Bahuri sengaja menyingkirkan pegawai yang berintegritas dan kritis.
Koko mengungkap ada satu pejabat KPK yang ikut dibebastugaskan karena pernah memeriksa dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Firli.
Baca juga: Ironi KPK: Mengaku Kekurangan SDM, Tapi Pecat 75 Pegawai
Namun Koko tak merinci dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Firli.
Saat itu, Firli masih menjabat Deputi Penindakan KPK.
"Sebelum jadi pimpinan KPK, waktu masih jadi Deputi (Penindakan) kan gonjang ganjingnya banyak, kasusnya ada beberapa lah."
"Tapi intinya gini, yang dulu memeriksa (dugaan etik Firli) direktur PI-nya (Pengawasan Internal) namanya Herry Muryanto, dan sekarang sudah menjadi deputi (PIPM-Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat) dan itu masuk ke 75 pegawai itu," kata Koko seperti dikutip di kanal YouTube Haris Azhar, Rabu (12/5/2021).
Diketahui, saat menjadi Deputi Penindakan KPK, Firli sempat menjalani pemeriksaan etik.
Firli sempat bertemu dengan mantan Gubernur NTB Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi.
Padahal, saat itu KPK sedang menyelidiki dugaan korupsi kepemilikan saham PT Newmont yang melibatkan Pemerintah Provinsi NTB.
Firli dijatuhi sanksi etik atas pertemuannya dengan TGB.
Baca juga: Novel Baswedan Akhirnya Melawan Setelah Resmi Dinonaktifkan dari KPK
Namun saat itu Firli ditarik ke institusi Polri sebelum sanksi diberikan.
Setelah Firli kembali ke KPK dan menjadi Ketua KPK, Firli diketahui menerima sanksi etik dari Dewan Pengawas KPK.
Firli menerima sanksi etik gaya hidup mewah lantaran menggunakan helikopter dalam perjalanan pribadinya di Sumatera Selatan.
Menurut Koko, Herry Muryanto merupakan salah satu pegawai KPK yang memiliki jabatan tinggi, yakni Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat (PIPM) yang dinonaktifkan oleh Firli.
"Dia yang paling tinggi jabatannya sekarang," kata Koko.
