Menteri Desa: Permasalahan Terpotret, Penggunaan Dana Desa akan Sesuai yang Diharapkan

Kalau itu tidak bisa dibantah lagi. Wajib desa mengembangkan SDM mengirim warganya untuk meningkatkan kapasitas di bidang publikasi misalnya. Supaya bisa jadi jubirnya desa.

Itu bisa masuk dari sana. Tidak serta merta hanya masuk dari sisi publikasi. Permasalahannya ada pada good will untuk mengirim kader-kader terbaik desa. Yang jadi masalah memang, saya sering mendapat keluhan. Ketika ngirim satu yang lain protes.

Ketika ngirim yang lain, yang lain lagi protes. Kenapa bukan saya. Mungkin itu bisa dibantu narasinya misalnya pra seleksi.

Entah gimana teknisnya sehingga kasih lah kepala desa itu narasi ketika ditanya itu kok si Joni yang dikirim pelatihan, emangnya saya tidak bisa kok saya tidak dikirim. Nah karena dikirim pelatihan itu ada dua, satu urusan penambahan kapasitas, yang kedua juga pasti ada tambahan isi tas.

Jadi bukan kapasitasnya saja. Tetapi prinsip untuk peningkatan SDM tidak bisa ditawar. Artinya siapa, kenapa, yang dikirim. Saya kira narasi itu saja yang dibantu. Saya sangat paham deh, kepala desa itu levelnya sudah 'dewa', kenapa dewa, karena semua urusan ada di kepala desa.

Meskipun levelnya kecil, ekonomi, budaya, politik, sosial, itu kepala desa. Wong bupati saja tidak segitunya diurusi. Kepala desa sendirian.

Macem-macem dinamika kepala desa. Urusan BLT kemarin karena kesalahpahaman, ada orang teriak-teriak di luar balai desa, menuntut kepala desa mau dilaporkan karena tidak terima BLT.

Padahal dia kena dampak Covid-19, yang paling lucu adalah datang ke kepala desanya bawa mobil. Ketika ditanya, kan' sampean punya mobil. Iya tapi ini kan' kreditan, gara-gara Covid-19, saya tidak bisa bayar kredit, maka saya berhak mendapatkan BLT. Coba memahamkan yang begitu gimana. Kalau saya jadi kepala desa, ta' tempeleng ada desa seperti itu.

Tapi itu sangat mungkin menghadapi seperti itu, makanya saya biasanya mengingatkan sentuhan personal kepala desa supaya berbagai persoalan itu bisa dihadapi karena memang tidak mudah.

Tidak semua kepala desa berani bekerja sama? Apa ada nomenklatur agar kepala desa untuk mempromosikan dan menjual potensi desa?

Masuknya melalui Permendes 13 Tahun 2020. Ada tiga, satu pemulihan ekonomi nasional., dua pembangunan nasional, ketiga Covid-19. Mana yang pas itu bisa. Misalnya bicara tentang pengembangan dan revitalisasi Bumdes. Kemudian pengembangan ekonomi produktif itu bisa promosi, pelatihan packaging oleh Bumdes melibatkan warga masyarakat.

Kemudian pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. Penguatan ketahanan pangan, jadi banyak, tinggal sampeyan lihat saja dari sini. Pintu masuknya mana yang paling sesuai.

Apa imbauan kepada aparat desa?

Pada prinsipnya saya mengulang dan selalu menegaskan, perencanaan pembangunan yang baik itu harus berbasis masalah, bukan berbasis keinginan. Kalau kita ingin melakukan pembangunan berbasis masalah. Maka kita harus punya data detail.Bicara tentang desa tidak bisa kita hanya menggunakan data makro.

Jadi harus data mikro. Data kemiskinan harus jelas siapa orangnya, di mana. Data tentang kesehatan warga masyarakat, siapa yang kena stunting, orangnya di mana, kondisinya bagaimana. Siapa warga yang terkena penyakit kronis dan menahun. Alamatnya mana. Itu harus detail.

Itu yang saya sebut data mikro. Nah kalau kita bisa mengelola data mikro dengan baik, maka segala permasalahan desa akan terpotret dengan jelas. Ketika permasalahan desa terpotret dengan jelas, maka rencana pembangunan desa pasti akan tepat, dan penggunaan dana desa akan sesuai seperti yang diharapkan. (tribun network/denis destryawan)