PDIP, PKB, Golkar hingga PPP Pernah Alami Perpecahan Seperti Partai Demokrat Saat Ini

Munculnya dua kepengurusan ini diyakini karena Munas Bali dilakukan secara tidak demokratis.

Pada Munas Bali, beberapa calon ketua umum Partai Golkar, seperti Airlangga Hartarto dan Hajriyanto mengundurkan diri.

Pada Maret 2015, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan surat keputusan yang mengesahkan Golkar kubu Agung Laksono.

Saat itu, Golkar kubu Agung memang menyatakan dukungan untuk pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

Sementara Golkar kubu Aburizal memilih sebagai oposisi. Namun, konflik tak berhenti pasca keluarnya SK Menkumham.

Kubu Aburizal menggugat SK tersebut ke PTUN.

Sejak saat itu terjadi konflik berkepanjangan antara dua kubu, seperti dikutip dari pemberitaan Kompas.com, 5 Agustus 2020.

Dualisme tersebut akhirnya berakhir ketika kubu Aburizal dan Agung sepakat untuk berdamai dan bersama-sama menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa pada pertengahan tahun 2016.

4. PPP Romahurmuziy vs Djan Farid

Perpecahan di partai berlambang Kabah ini bermula ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua Umum PPP saat itu, Suryadharma Ali sebagai tersangka korupsi dana penyelenggaraan haji.

Pengurus Pusat yang diinisiasi Romahurmuziy atau Rommy sebagai sekretaris jenderal saat itu memecat Suryadharma.

Namun Suryadharma tak terima dan balik memecat Rommy.

Kubu Rommy kemudian menggelar Muktamar di Surabaya.

Hasilnya, Rommy terpilih sebagai ketua umum.

Sementara kubu Suryadharma juga menggelar Muktamar di Jakarta dan memilih Djan Faridz sebagai ketua umum.