Gubernur Lemhanas Soroti Kecenderungan Semakin Pragmatisnya Parpol di Indonesia
Gubernur Lemhanas menggarisbawahi munculnya politik dinasti bisa mengancam konsolidasi demokrasi di tingkat lokal melemahkan institusionalisasi parpol
Penulis:
Chaerul Umam
Editor:
Theresia Felisiani
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fenomena menguatnya kedaulatan partai yang menggerus kedaulatan rakyat mengemuka dalam seminar tentang pilkada serentak yang dihelat oleh Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Kamis (11/2/2021).
Dalam seminar itu, Lemhannas RI bermaksud menganalisis warna politik dan kekuatan partai politik di tingkat provinsi, kabupaten dan kota melalui survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas.
Kendati berlangsung di tengah pandemi Covid-19, pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak pada 9 Desember 2020 lalu dapat dikatakan berjalan sukses.
Ada 270 daerah yang melakukan pemilihan kepala daerah, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota.
Baca juga: Gubernur Lemhannas: AS dan Myanmar Contoh Ekstrem Demokrasi
Gubernur Lemhannas RI, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menilai, menguatnya kedaulatan partai yang berfokus pada kekuasaan terjadi bersamaan dengan berkembangnya partai menjadi semakin mirip dengan perusahaan pribadi (aglomerasi).
Sebagai implikasinya, di daerah berjalan sistem multipartai yang ekstrem.
Mereka melakukan koalisi secara longgar dan pragmatis yang berorientasi pada kekuasaan.
"Ideologi partai politik terlihat semakin pudar. Politik uang dan politik berbiaya tinggi lainnya semakin berbiak. Kesamaan visi dan misi kandidat seringkali diabaikan. Tak heran bila sering terjadi ketidakcocokan antara kepala daerah dan wakilnya saat menjabat," kata Agus melalui keterangannya, Jumat (12/2/2021).
Agus Widjojo juga menggarisbawahi mengenai munculnya politik dinasti yang bisa mengancam konsolidasi demokrasi di tingkat lokal sekaligus melemahkan institusionalisasi partai politik.
Penyebabnya karena mengemukanya pendekatan personal ketimbang kelembagaan.
"Akibatnya rekrutmen politik hanya dikuasai oleh sekelompok orang melalui oligarki,” ujarnya.
Baca juga: Agus Widjojo: Politik Dinasti Hambat Konsolidasi Demokrasi dan Lemahkan Institusionalisasi Parpol
Para pembicara dalam seminar itu mengusulkan sejumlah perbaikan dalam pelaksanaan pilkada yang meliputi revisi UU Partai Politik dan sistem pemilu.
Perlu ada standar kualitas kandidat yang dicalonkan dalam pilkada.
Bahkan bila perlu seorang kandidat wajib mengantongi sertifikasi layak pencalonan.
Pendanaan partai politik dan pelaksanaan pilkada, pemilihan legislatif dan pemilihan presiden agar politik terbebas dari sandera para bohir (renternir politik).
