Minggu, 5 Oktober 2025

Penanganan Covid

Jokowi Tegaskan Vaksinasi Covid-19 Dilakukan Secara Klaster, Bukan Perorangan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) tegaskan vaksinasi Covid-19 dilakukan secara klasterisasi, bukan perorangan, Kamis (11/2/2021).

Penulis: Shella Latifa A
Tangkapan Layar Youtube Sekretariat Presiden
Presiden Joko Widodo (Jokowi) tegaskan vaksinasi Covid-19 dilakukan secara klasterisasi, bukan perorangan pada saat konferensi pers Munas IV Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia, Kamis (11/2/2021). 

TRIBUNNEWS.COM - Mulai pekan depan, vaksinasi Covid-19 mulai diberikan kepada pemberi layanan publik.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan vaksinasi dilakukan secara klaster, bukan perorangan.

Sehingga terbentuk kekebalan pada masyarakat (herd immunity).

Hal itu diungkapkan Jokowi saat konferensi pers Munas VI Asosiasi Pemerintah Kota di YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (11/2/2021).

Baca juga: Jokowi Sebut 4 Langkah yang Harus Dilakukan Pemda Tangani Pandemi dan Dampak Covid-19

Baca juga: Jokowi: Jangan Sampai yang Terkena Corona Satu Orang yang Di-lockdown Seluruh Kota

"Mulai minggu depan masuk ke pelayanan publik yang sering berhubungan dengan masyarakat."

"Masyarakat yang interaksi tinggi ,mobilitasnya tinggi didahulukan. Misalnya, pasar, sektor jasa yang interaksinya tinggi."

"Bukan orang per orang, karena kita ingin melakukan vaksinasi itu klaster."

"Memagari hingga tercapai kekebalan komunal, herd immunity," jelas Jokowi.

Ia meminta semua pemerintah daerah (Pemda) untuk menyiapkan manajemen agar vaksinasi cepat dilakukan.

Jokowi saat Konpres Munas
Presiden Joko Widodo (Jokowi) tegaskan vaksinasi Covid-19 dilakukan secara klasterisasi, bukan perorangan pada saat konferensi pers Munas IV, Kamis (11/2/2021).

Baca juga: Presiden Ingatkan Kepala Daerah: Vaksinasi Harus Tepat Sasaran

Baca juga: Pekan Depan Vaksinasi Covid-19 kepada Pedagang Pasar dan Karyawan Mall Mulai Dilakukan

Pada kesempatan yang sama, Jokowi mewanti-wanti Pemda untuk segera tangani jika ada warga terinfeksi Covid-19.

"Kalau ditemukan yang terinfeksi virus, langsung disisolasi. Siapkan isolasi terpusat, kerjasama  dengan Kemenkes, BNPB, TNI dan Polri," ucapnya.

PPKM skala mikro bisa diberlakukan dalam lingkup kecil, yakni kawasan RT, RW atau kelurahan.

Menurutnya, PPKM skala mikro tak akan memberi dampak kerusakan pada pertumbuhan ekonomi masyarakat.

"Jangan sampai yang terkena virus hanya satu orang dalam satu RT, yang di-lockdown seluruh kota," ucap Jokowi.

Baca juga: Pakar Vaksin WHO Rekomendasikan Penggunaan Vaksin Oxford-AstraZeneca

Baca juga: Rekomendasi PAPDI: Penyintas Bisa Disuntik Vaksin, Minimal 3 Bulan Setelah Sembuh

"Lockdown skala mikro, tidak merusak pertumbuhan ekonomi. Tidak merusak kegiatan ekonomi masyarakat," lanjutnya.

Ia juga meminta Pemda untuk menaruh perhatian serius terkait pelayanan isolasi Covid-19.

Diantaranya, kesediaan obat, tempat tidur rumah sakit hingga monitoring tenaga medis.

"Jangan ragu untuk meminta bantuan pemerintah pusat," pungkasnya.

Polri Siagakan 13.500 Nakes Vaksinator dan 40.336 Bhabinkamtibmas Sebagai Tracer Covid-19

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin apel pelepasan tenaga kesehatan untuk bertugas sebagai vaksinator dan tracer Covid-19.

Dalam sambutannya, Jenderal Listo mengatakan soal menyukseskan vaksinasi Covid-19 secara nasional dengan konsistensi disiplin terhadap protokol kesehatan secara humanis dan tegas.

"Berdasarkan data yang saya terima, Indonesia telah memiliki sebanyak 19,5 juta vaksin yang sudah didistribusikan ke dinas dinas di tingkat provinsi maupun kab dan kota," kata Jenderal Listyo, seperti yang diberikan Tribunnews sebelumnya, Jakarta, Kamis (11/2/2021).

Listyo menyebut Polri telah menyiagakan 13.500 tenaga kesehatan, di mana 900 orang di antaranya telah dilatih menjadi vaksinator oleh Balai Besar Pelatihan Kesehatan dari Kementerian Kesehatan.

Baca juga: Polda Metro Jaya Pelototi Bekasi: Pabrik Masker Ilegal Hingga Praktek Aborsi Ilegal Dibongkar

Dirinya pun memerintahkan jajaran Polri untuk terus melakukan pengawalan dan pengamanan baik saat pendistribusian, penyimpanan, maupun saat vaksin tersebut diberikan kepada masyarakat Indonesia.

"Polri juga menyiapkan 40.336 personel Bhabinkamtibmas di seluruh wilayah Indonesia, yang disiapkan sebagai tracer, sebagai langkah deteksi dini dalam mengantisipasi penyebaran Covid-19," ujar Listyo.

Mantan Kabareskrim Polri itu menekankan pentingnya menjaga optimisme masyarakat soal penanganan pandemi Covid-19 ini.

"Optimisme masyarakat harus terus dijaga dengan keseriusan dan upaya pemerintah melakukan percepatan penanganan pandemi Covid-19," pungkasnya.

Dalam acara tersebut, hadir juga Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kasum TNI Letjen TNI Ganip Warsito, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran, dan Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman. 

(Tribunnews.com/Shella/Reza Deni)

Sumber: TribunSolo.com
Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved