Sabtu, 4 Oktober 2025

Penanganan Covid

Dekan FKUI Prof. Dr. dr. Ari Fahrial Syam: Presiden Disuntik Pertama Agar Masyarakat Yakin

Ada 1,3 juta tenaga kesehatan dan tenaga penunjang di seluruh Indonesia yang akan divaksinasi.

Editor: Choirul Arifin
SURYA/SURYA/AHMAD ZAIMUL HAQ
VAKSIN DATANG - Sebanyak 77.760 vaksin Sinovac yang rencananya akan digunakan untuk vaksinasi Covid-19 tiba di Dinas Kesehatan (Dinkes) Jawa Timur disimpan dan dijaga di ruangan dingin Dinkes Jatim yang suhunya 2-3 derajat, Senin (4/1/2020). Dinas Kesehatan Jatim memprioritaskan pemberian vaksin pada Sumber Daya Manusia bidang kesehatan yang bekerja di faskes kesehatan dan dinas kesehatan karena mereka beresiko tinggi tertular seelah melayani orang yang konfirm Covid-19. SURYA/AHMAD ZAIMUL HAQ 

Jadi menurut saya jalur-jalur itu bisa dipergunakan.

Proses distribusi vaksin ke sejumlah daerah kebanyakan belum tuntas. Dosis vaksin yang tiba tidak cukup untuk jumlah nakes yang ada, mengapa hal demikian terjadi?

Kemudian mengenai proses pendistribusian di berbagai daerah belum tuntas, ini memang menjadi PR tersendiri, karena memang banyak kendala-kendala di dalam proses distribusi vaksin ini. Apalagi jumlahnya sebenarnya sudah mencukupi untuk tahap pertama ini, tapi bicara soal pendataan, kemudian bicara soal proses vaksin ini untuk terdistribusi ini menjadi PR tersendiri.

Sejumlah daerah belum membuat peraturan tentang sanksi bagi masyarakat yang menolak vaksin. Apa saran Anda?

Ini yang saya sampaikan, memang ini satu hal yang mestinya pemerintah pusat dan daerah sejalan. Saya ambil contoh misalnya di DKI akan menggunakan Perda apabila menolak vaksinasi akan didenda Rp 5 juta.

Jadi di sinilah peran koordinasi dari Kementerian Dalam Negeri, bagaimana bisa mengkoordinasikan para kepala daerah agar mempunyai hal yang sama.

Karena tujuannya itu sama, untuk menekan jumlah kasus dan salah satu upayanya dilakukan dengan vaksinasi ini. Jadi ketika akan ada aturan untuk orang-orang yang menolak vaksin, tentu fungsinya juga sama.

Selain sertifikasi halal, apa saran Anda sesudah dan sebelum masyarakat menerima vaksin?

Mengenai sertifikasi halal menurut saya ini juga satu isu yang penting. Tentu harus melibatkan Majelis Ulama Indonesia.

Di situlah peran MUI, bagaimana memberikan klarifikasi atau yang kita bilang bahwa ada rekomendasi dari MUI atau fatwa dari MUI, bahwa vaksin yang akan diberikan kepada masyarakat Indonesia ini halal.

Kemudian apabila sertifikasi halal ini masih dalam tanda petik meragukan, tapi ada istilahnya fatwa darurat yang diberikan sehingga masyarakat menjadi lebih tenang pada saat mendapatkan vaksin ini. Saya rasa ini hal-hal yang menjadi penting untuk diketahui oleh masyarakat.

Pewawancara: Lusius Genik

Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved