Janji Menteri Baru Jokowi, Tri Rismaharini, Muhammad Lutfi, hingga Sakti Wahyu Trenggono

Kemudian, program selanjutnya adalah berkaitan dengan pemberdayaan manusia.

Risma berjanji akan memberi perhatian ekstra pada fakir miskin, anak terlantar, penyandang disabilitas, hingga anak jalanan.

"Sehingga anak-anak kita bukan hanya menengadahkan tangan, tapi mereka bisa melakukan segala sesuatu, termasuk yang sudah kami lakukan sebelumnya adalah bagaimana meskipun mereka disabilitas namun mereka bisa berguna dan bermanfaat," tuturnya, Selasa (22/12/2020).

Lebih lanjut, Risma mengungkapkan ia juga bakal melakukan pemberdayaan terhadap kaum ibu dengan melibatkan Kementerian Koperasi, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, hingga Kementerian Perindustrian.

Terakhir, Risma berjanji akan memberikan akses pendidikan dan kesehatan bagi semua anak di Indonesia.

"Karena itu kami juga akan bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan untuk bagaimana mengelola kesehatan yang kita berikan, bisa mempunyai hak untuk warga memang yang penyandang permasalahan sosial itu yang harus kita tangani secara bersama-sama," pungkasnya.

2. Yaqut Cholil Qoumas

Hal pertama yang ingin dilakukan Yaqut Cholil Qoumas setelah resmi dilantik sebagai Menteri Agama adalah menjadikan agama sebagai inspirasi, bukan aspirasi.

Ia tak ingin agama dijadikan alat politik, namun bisa menjadi inspirasi dengan membawa nilai kebaikan dan kedamaian dalam berbangsa dan bernegara.

Mengutip Kompas.com, Yaqut juga berjanji akan meningkatkan ukhuwah islamiah.

Baca juga: Unggahan Presiden Jokowi Sebelum Umumkan 6 Menteri Baru: Yang Lalu Biarlah Berlalu

Baca juga: Sandiaga Uno Sambangi Rumah Ibu dan Kantor Prabowo Usai Diumumkan Jokowi Jadi Menteri

Janji tersebut, ujar Yaqut, ia paparkan karena mayoritas masyarakat Indonesia memeluk agama Islam.

Ia menilai negara akan damai jika sesama Muslim memiliki persatuan.

Disisi lain, ia juga ingin meningkatkan ukhuwah wathaniyah atau persaudaraan sesama warga.

Yaqut menegaskan tidak ada satu kelompok atau satu agamapun yang berhak mengklaim kepemilikan tunggal negara Indonesia.

"Semua berhak memiliki negara ini," katanya, Selasa (22/12/2020).