6 Catatan ICW Terkait Kebijakan Presiden Jokowi yang Dinilai Memusnahkan Semangat Antikorupsi
Kurnia Ramadhana menyebut ada enam kebijakan kontroversial dalam satu tahun pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin.
lihat foto
"Kendati putusan MA dibatalkan, alasan tersebut sejatinya masih relevan. Menaikkan iuran di tengah pandemi juga bukan merupakan keputusan yang etis karena banyak warga yang tengah menghadapi kesulitan," ujarnya.
Kelima, dicalonkannya anak dan menantu Presiden Jokowi menjadi calon kepala daerah.
Anak kandung Jokowi, Gibran Rakabuming mencalonkan diri sebagai calon Wali Kota Solo.
Menantunya, Bobby Nasution, maju dalam kontestasi pilkada Medan sebagai calon Wali Kota.
ICW juga menyoroti, lingkaran dekat Presiden yang melakukan langkah serupa, seperti anak dari Wakil Presiden Ma’aruf Amin, Siti Nur Azizah Ma’aruf yang maju dalam kontestasi Pilkada Tangerang Selatan.
Anak Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Hanindhito Himawan Pramana ikut mencalonkan diri dalam Pilkada Kediri.
"Pembiaran dan atau bahkan dorongan agar sanak keluarga mencalonkan diri dalam kontestasi pilkada adalah salah satu bukti bahwa representasi formal telah semakin membusuk," tegas dia.
Kemudian yang terakhir, dipaksakannya pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi.
ICW menyayangkan, pemerintah berkukuh untuk terus menggelar Pilkada di tengah jumlah kasus positif Covid-19 yang kian meningkat.
Padahal pelaksanaan di tengah pandemi akan memperparah penularan virus.
"Politik uang juga akan semakin marak karena pandemi Covid-19 telah menciptakan makin banyaknya warga yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tentu mereka ini adalah calon pemilih yang akan sangat mudah masuk dalam jebakan politik uang," kata Kurnia.
