Pilkada Serentak 2020
Tito Minta Pelanggar Pilkada Ditindak Tegas: Jangan Sampai Pesta Demokrasi Jadi Pesta Transaksional
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pelanggar pilkada ditindak tegas, sebut jangan sampai pesta demokrasi jadi pesta transaksional.
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) daerah untuk berani menindak tegas.
Khususnya kepada pasangan calon (paslon) yang terbukti melanggar ketentuan protokol kesehatan saat kampanye dalam Pilkada Serentak 2020.
Selain kepada Bawaslu, Tito pun mengingatkan aparat kepolisian untuk melakukan penindakan tegas karena ada banyak peraturan yang bisa digunakan.
Baca juga: Mendagri Tito Karnavian : Kerawanan Covid-19 Mungkin Terjadi di Tempat Wisata
Baca juga: Menteri Tito: UU Cipta Kerja Mudahkan Masyarakat Buka Usaha, Pemda Diminta Permudah Izin
Di antaranya Undang-Undang (UU) Karantina Kesehatan hingga UU Wabah Penyakit Menular.
"Alhamdulillah dalam 25 hari ini pelaksanaan kampanye relatif aman dari potensi konflik."
"Ada 1-2 yang panas seperti di Donpu (Nusa Tenggara Barat) ada di NTT."
"Kemudian di Banggai (Sulawesi Tengah) waktu itu, akan tetapi dapat dikendalikan," kata Tito dalam webinar bertajuk Pilkada Berintegritas 2020, Selasa (20/10/2020).
Pihaknya juga telah mendorong kepada Bawaslu dan Polri, jika ada pelanggaran maka ditindak secara tegas.
Ia meminta para peserta dan penyelenggara bahu membahu menjaga kualitas Pilkada 2020 yang berlangsung di tengah pandemi Covid-19.
Menurutnya, jika Pilkada ini berhasil terlaksana, maka Indonesia telah menciptakan sejarah baru.
"Kita jaga betul supaya pemilu ini berkualitas dan dilaksanakan di tengah pandemi. Ini yang pertama kali dalam sejarah bangsa Indonesia."
Baca juga: Mendagri: Pilkada 2020 Dijamin Tak Sebarkan Covid-19 Jika Ikuti Protokol Kesehatan
"Kita adalah bagian dari sejarah ini, mungkin pemilu yang selanjutnya tidak akan seperti ini," kata Tito, dikutip dalam laman resmi Kemendagri.
Pihaknya juga mendorong rekan-rekan KPU daerah yang bertanggung jawab betul-betul menunjukkan netralitas.
"Hanya dengan netralitas rekan-rekan akan dihargai oleh pasangan calon," kata Mendagri.
Begitu juga dengan Bawaslu, ia berharap, Bawaslu bisa mencegah tindak transaksional dalam Pilkada.
