Jokowi Minta Kementerian/Lembaga Perkuat Ekosistem Korporasi Petani dan Nelayan Lewat Regulasi
"Sekali lagi yang kita perkuat adalah ekosistem bisnisnya yang dilakukan secara terpadu melalui penyiapan regulasi yang mendukung," kata Jokowi.
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kementerian/lembaga memperkuat ekosistem yang kondusif bagi pengembangan korporasi petani dan korporasi nelayan.
Menurut Presiden, perkuatan itu bisa dilakukan melalui regulasi yang dibuat.
Hal itu disampaikan Jokowi saat memimpin rapat terbatas terkait Korporasi Petani dan Nelayan dalam mewujudkan Transformasi Ekonomi melalui siaran YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (6/10/2020).
Baca: Alasan Relawan Jokowi akan Polisihan Najwa soal Wawancara Kursi Kosong: Kurang Baik bagi Generasi
Baca: Jokowi: Implementasi Model Korporasi Petani dan Nelayan Belum Berjalan Optimal di Lapangan
"Sekali lagi, yang kita perkuat adalah ekosistem bisnisnya yang dilakukan secara terpadu. Melalui penyiapan regulasi yang mendukung ke arah itu," kata Jokowi.
Lebih lanjut, Presiden Jokowi menyadari bahwa model korporasi petani dan nelayan saat ini, tak berjalan optimal.
"Saya melihat implementasi model korporasi petani dan nelayan belum berjalan optimal di lapangan," ujar Jokowi.
Presiden Jokowi menambahkan memang sudah terbentuknya kelompok-kelompok petani dan nelayan.
Tetapi, belum terbangun sebuah model bisnis yang memiliki ekosistem yang bisa dilink-an atau disambungkan.
"Mungkin dengan BUMN atau mungkin dengan swasta besar," jelas Jokowi.
Kepala Negara menegaskan, bahwa petani dan nelayan perlu didorong untuk berkelompok dalam jumlah yang besar dan berada dalam sebuah korporasi sehingga memiliki economic scale.
"Sehingga diperoleh skala ekonomi yang efisien yang bisa mempermudah petani dan nelayan dalam mengakses pembiayaan, mengakses informasi, mengakses teknologi dan meningkatkan efisiensi maupun bisa memperkuat pemasarannya," tambah Jokowi.
