Pilkada Serentak 2020
Politikus PKS: Regulasi Pilkada di Tengah Pandemi Lebih Menguntungkan Petahana
Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera meminta pemerintah untuk menunda pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.
Laporan wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera meminta pemerintah untuk menunda pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.
Selain alasan kesehatan, melaksanakan Pilkada di tengah pandemi Covid-19, dikhawatirkan bis menimbulkan asimetri regulasi bagi kandidat yang bertarung.
Alasannya banyak larangan bagi kandidat dalam melaksanakan setiap tahapan Pilkada, utamanya saat berkampanye.
Larangan tersebut tentu merugikan calon penantang dan menguntungkan calon petahana.
"Pilkada di tengah pandemi ini sebetulnya ada asimetri, karena banyak larangan bagi penantang khususnya. Maka peluang incumbent menang besar sekali, atau yang punya sumber daya, besar sekali," kata Mardani dalam sebuah diskusi, Sabtu (3/10/2020) malam.
Baca: Bawaslu Diminta Tindak Tegas Paslon Pelanggar Protokol Kesehatan di Pilkada
Di sisi lain melaksanakan Pilkada di tengah pandemi juga akan mempertaruhkan kualitas hasil pesta demokrasi tersebut.
Politikus PKS ini memprediksi tingkat partisipasi masyarakat di Pilkada 2020 hanya akan berada di angka 60 persen.
Alias di bawah target KPU RI yang mematok 77 persen.
"Sangat sulit menghasilkan Pilkada berkualitas ketika orang - orang prediksinya cuma 60 persen yang akan berpartisipasi di Pilkada," ungkapnya.
Baca: Menko Airlangga Sebut Pilkada Tidak Berkaitan dengan Naiknya Kasus Covid-19
Senada dengan Mardani, Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini juga mengatakan gelaran Pilkada di tengah pandemi cenderung sangat menguntungkan petahana.
KPU dalam PKPU 13 Tahun 2020 sudah melarang bentuk kampanye dengan kegiatan konser musik, bazar, hingga perlombaan. Kegiatan kampanye tatap muka yang dibolehkan yaitu dilakukan di dalam ruangan dengan batasan 50 orang dan penerapan protokol kesehatan.
Baca: Airlangga Hartarto: Pilkada Serentak 2020 Momentum Kandidat Adu Gagasan & Terobosan Tekan Covid-19
Petahana yang sudah punya jaringan kekuasaan luas, lebih mudah mengkampanyekan diri.
Sementara kandidat penantang perlu kerja ekstra keras untuk meraup simpati pemilih di tengah batasan-batasan aturan tersebut.
"Memang Pilkada 2020 sangat menguntungkan petahana. Karena kan sekarang kampanye tidak boleh melakukan pertemuan besar. Tentu ruang gerak penantang jadi terbatas. Sementara di Pilkada 2020 ada 230 orang lebih petahana yang maju kembali," katanya.