Bakornas Fokusmaker Minta Pilkada 2020 Ditunda: Soal Keselamatan Jiwa hingga Ancaman Golput

TRIBUNNEWS.COM - Badan Koordinasi Nasional (Bakornas) Forum Komunikasi Studi Mahasiswa Kekaryaan (Fokusmaker) mengusulkan agar pemerintah menunda Pilkada Serentak 2020.

Sekretaris Jenderal Bakornas Fokusmaker, Azka Aufary Ramli, menilai pemerintah harus mempertimbangan keselamatan masyarakat.

“Pemerintah perlu mempertimbangkan secara matang mengenai pengunduran jadwal pelaksanaan Pilkada 2020," ujar Azka Ramli kepada Tribunnews.com melalui keterangan tertulis, Senin (28/9/2020).

"Ini bukan soal hak konstitusi, hak memilih atau hak untuk dipilih, namun ini mengenai keselamatan jiwa tiap individu yang memiliki hak hidup dan hak suara tersebut,” imbuh Azka.

Baca: Muhammadiyah Jateng Harap Jokowi Merenung 1-3 Hari untuk Putuskan Kebijakan Soal Pilkada Serentak

Azka menambahkan, ada 45 kabupaten/kota yang akan melaksanakan Pilkada 2020 masuk dalam zona merah Covid-19.

Menurutnya, prioritas utama kebijakan negara dan pemerintah seharusnya diorientasikan pada pengentasan krisis kesehatan.

Azka menyebut alokasi anggaran Pilkada dapat dimanfaatkan untuk hal yang lebih prioritas.

Yaitu penanganan krisis kesehatan dan penguatan jaring pengaman sosial.

Azka menyebut keselamatan masyarakat di masa pandemi Covid-19 merupakan yang paling utama dan tidak bisa di negosiasikan.

Baca: Dampak yang Timbul Jika Pilkada 9 Desember 2020 Ditunda Menurut Komite Pemilih Indonesia

Sementara itu pengurus Bakornas Fokusmaker, Raditya Kagiswana, menilai akan timbul masalah dalam partisipasi pemilih.

“Setelah melakukan berbagai diskusi dan kajian, kami memperkirakan akan timbul masalah baru yang bukan saja dari sisi kenaikan jumlah kasus Covid-19, juga akan terjadi penurunan partisipasi pemilih atau naiknya tingkat golput yang tentunya tidak kita harapkan,” jelasnya.

Raditya meyebut saat ini tidak hanya berpikir secara optimis, namun di saat yang bersamaan harus juga realistis menyikapi imbauan pemerintah untuk tetap melaksanakan Pilkada serentak 2020 dengan protokol kesehatan ketat.

"Padahal, tingkat kedisiplinan masyarakat kita masih rendah, sehingga jika tidak diikuti dengan penindakan tegas maka masyarakat akan sulit mengikuti himbauan tersebut," ungkapnya.

Baca: Daftar Harta Kekayaan 5 Artis yang Calonkan Diri di Maju Pilkada 2020, Sahrul Gunawan Paling Kaya

Pengurus Bakornas Fokusmaker lainnya, Reyhan Raafianto, yang juga mengungkapkan sejumlah pandangan perlunya Pilkada 2020 ditunda.

“Pemilu 2014, Pemilu 2019, bahkan tiap pesta demokrasi kita sudah lalui dengan persoalan yang selalu sama, transparansi perolehan suara, jangan biarkan masalah ini tetap terjadi," ungkapnya.