Penyampaian Informasi KPU ke Publik Soal Pilkada di Tengah Pandemi Dinilai Buruk
Saat ini justru pemerintah yang seolah-olah berada jauh lebih di depan soal sosialisasi pilkada di tengah pandemi
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini mengkritik kemampuan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam membangun komunikasi terhadap publik terkait proses tahapan Pilkada 2020 di tengah pandemi Covid-19.
Menurut Titi, saat ini justru pemerintah yang seolah-olah berada jauh lebih di depan soal sosialisasi pilkada di tengah pandemi.
"Komunikasi publik KPU yang bagi saya sangat buruk. Karena di tengah situasi pandemi ini kan mengubah kita dalam banyak hal untuk berkomunikasi, berinteraksi tetapi ternyata dalam sejauh ini pengamatan kami pemerintah itu seolah-olah berada jauh lebih di depan ketimbang penyelenggara Pemilu," kata Titi dalam diskusi Polemik bertajuk 'Pilkada di Tengah Pandemi', Sabtu (26/9/2020).
Baca: Sakit Hati Dimarahi karena Belum Sanggup Beli Rumah, Pria Ini Bunuh Istri Siri
"Lalu keberlakuan protokol kesehatan, KPU harus introspeksi diri. Loh kalau ini dibiarkan nanti publik justru bisa mempertanyakan eksistensi KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang dibentuk konstitusi," imbuhnya.
Titi mengatakan, semestinya dalam penyelenggaraan Pilkada yang harus berada di baris terdepan itu KPU.
Sebab, sebagai lembaga yang diamanatkan oleh konstusi, KPU harus bisa mempertahankan posisi itu sebagai penyelenggara pemilu.
Baca: Daftar Harta Kekayaan 5 Artis yang Maju Pilkada 2020, Sahrul Gunawan Terkaya, Adly Fairuz Rp 8,5 M
"Jadi salah satu yang menjadi catatan dalam praktik Pemilu di dunia internasional adalah kemampuan membangun komunikasi publik yang jelas dan transparan, soal bagaimana perkembangan dan keamanan kesehatan tahapan dan seterusnya," ucapnya.
Lebih lanjut, menurut Titi sebetulnya kemampuan komunikasi yang buruk dari KPU itu sudah terjadi sejak Pemilu 2019.
Seperti halnya pasa kontroversi dan spekulasi soal sistem hitung (situng).
Titi khawatir jika KPU tidak memperbaiki cara membangun komunikasi, maka publik akan lebih percaya kepada Kemendagri sebagai penyelenggara Pilkada daripada KPU.
Selain itu, Titi nengatakan, KPU juga perlu memikirkan akses pemberian informasi dalam proses penyelenggaran Pilkada 2020 masyarakat kelompok rentan.
Menurutnya, tidak semua masyarakat bisa menjangkau dengan pendekatan vitrual dan digital. Namun hal itu hingga saat ini belum ada skema yang konkrit untuk mengakomodir layanan askes informasi.
"Seperti, masyarakat adat, kelompok miskin perempuan yang mungkin terdomestikasi, penyandang disabilitas dan seterusnya itu yang saya kira juga harus kita pikirkan di antara banyak narasi-narasi soal digital karena memang tidak semua bisa dijangkau dengan digital kalau sekadar hanya mengandalkan digital yang paling diuntungkan itu adalah petahanan. Karena yang paling punya modalitas ya petahana sebenarnya," pungkasnya.
