3 Hari Berturut-turut Capai Rekor, Epidemiolog: Presiden Harus Pimpin Langsung Penanganan Covid-19

Oleh karena itu, ia menilai Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan perlu turun langsung.

"Supaya efektif harus ditangani langsung oleh negara. Orang di mana-mana enggak ada Gugus Tugas kok."

"Cuma di Indonesia saja pakai Gugus Tugas, pakai Satgas," ujar dia.

Baca: Dalam 10 Hari 1.254 Orang di Indonesia Meninggal Akibat Corona, Ini Kekhawatiran Epidemiolog

Disisi lain, Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Ede Surya Darmawan juga membeberkan sarannya.

Ia menilai, perlu ada upaya peningkatan jumlah tes virus corona (Covid-19).

Testing tersebut, kata dia, harus ditingkatkan di setiap daerah yang menghadapi pandemi Covid-19 di Indonesia.

"Mestinya ada sebuah upaya, masing-masing daerah itu menaikan jumlah tesnya," kata Ede kepada Kompas.com, Jumat (25/9/2020).

Kendati demikian, Ede mengingatkan, tes Covid-19 tersebut harus berdasarkan hasil penelusuran kontak atau contac tracing.

Sehingga hasil pemeriksaan sesuai dengan kebutuhan dan upaya menekan kasus Covid-19.

Baca: Epidemiolog Prediksi 30.000 Orang di Indonesia Bisa Meninggal Akibat Covid-19, Saat Ini Baru 10.000

Selain itu, Ede juga menduga, angka positivity rate Covid-19 di Indonesia tengah mengalami kenaikan.

Positivity rate merupakan persentase pasien yang positif Covid-19 berdasarkan tes.

Cara menghitungnya dengan membagi jumlah total kasus positif dengan tes yang dilakukan.

"Yang testing di atas 25.000 itu bukan kemarin saja, dulu pun pernah. Isunya justru positivity rate-nya yang malah naik."

"Testing-nya sudah 40.000, 30.000 orangnya 25.000 kan, tetapi ternyata yang positif masih di atas 10 persen, bahkan jauh dari lima persen," kata dia.

Baca: AHY Minta Pemerintah Lakukan Testing Masif Agar Indonesia Lepas dari Covid-19

Baca: Mendagri Tito Sebut Pilkada Bisa Jadi Momentum Lawan Covid-19 hingga Stimulus Pertumbuhan Ekonomi

Ede mengatakan, kenaikan angka positivity rate itu terjadi karena pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) belum dilakukan maksimal.

Selain itu, beberapa daerah yang mengalami penambahan kasus cukup tinggi tidak melaksanakan PSBB.

"Kebijakan besar PSBB itu ya jangan Jakarta doang kalau tujuannya adalah untuk menghentikan laju penularan," pungkasnya.

(Tribunnews.com/Maliana, Kompas.com/Sania Mashabi)