Virus Corona
Pemerintah Diminta Hentikan Dialektika, Legislator PKS: Utamakan Keselamatan Nyawa Rakyat
Mufida mencontohkan bahwa sebelumnya Presiden Joko Widodo gamblang meminta prioritas kesehatan di atas ekonomi.
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati meminta pemerintah pusat maupun daerah menghentikan berbagai polemik soal penanganan Covid-19.
Apalagi Mufida melihat dialektika antara pemerintah pusat dan daerah dipertontonkan secara gamblang dan sengaja ke publik lewat statemen para pejabatnya di berbagai media.
Mufida meminta keselamatan nyawa masyarakat dari ancaman Covid-19 harus lebih diutamakan dibandingkan proses birokrasi pemerintah pusat dan daerah yang tidak efektif apalagi dibawa ke ranah politik.
Baca: Jokowi Beri Tenggat Waktu 2 Pekan Kepada Luhut dan Doni Monardo Tangani Covid-19 di 9 Provinsi Ini
"Pemerintah sudah punya forum lintas kementerian dan lembaga bersama pemerintah daerah di Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Silahkan segala dialektika dibahas dalam forum itu lantas hasilnya sebagai aksi nyata bagi penyelamatan nyawa rakyat diimplementasikan. Bukan dialektikanya yang diumbar di publik," ujar Mufida, kepada wartawan, Selasa (15/9/2020).
Mufida mencontohkan bahwa sebelumnya Presiden Joko Widodo gamblang meminta prioritas kesehatan di atas ekonomi.
Namun saat kembali diberlakukan PSBB jilid II, terjadi silang pendapat antara kabinet dengan Gubernur DKI Jakarta soal ekonomi yang seolah disisihkan.
Politikus PKS tersebut melihat Presiden Jokowi kemudian seolah membenturkan PSBB Jilid II di DKI Jakarta dengan menyebut pembatasan skala mikro jauh lebih efektif.
Baca: Vaksin Covid-19 Buatan China Siap Pakai November 2020
"IHSG dilaporkan merosot, saat pemberlakukan PSBB Jilid II kembali rebound. Itu yang kemarin dipersoalkan di publik sementara nyawa masyarakat masih terus diintai oleh Covid-19. Tolong tegas, mana prioritas yang akan diambil. Jangan kerap berubah-ubah," kata dia.
Dia juga menyebut seolah tidak ada koordinasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pusat dalam kembali memberlakukan PSBB Jilid II. Tetapi, di sisi lain Ketua BNPB Doni Monardo yang juga berada di Komite Penanganan Covid-19 mengaku sudah diajak diskusi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Untuk sekelas Komite Penanganan Covid-19 pusat terlihat tidak ada koordinasi yang baik. Panglimanya sebenarnya siapa? Alur komandonya bagaimana? masalah-masalah pinggiran yang terus dipersilangkan ke publik. Sengkarut ini seolah mengonfirmasi betapa tidak berdayanya kita menghadapi pandemi Covid-19," ungkap Mufida.
Baca: MUI Akan Gelar Munas Cari Pengganti Maruf Amin, Peserta Harus Swab-PCR Covid-19
Oleh karena itu, Mufida meminta semua pejabat publik meninggalkan ego sektoral. Sebab, seharusnya saat ini mereka bertindak atas nama publik bukan golongan tertentu.
Mufida khawatir perang terhadap Covid-19 di Tanah Air akan berlangsung lama selama manajemen penanganan kerap berubah-ubah dan tidak dalam komando jelas. "Sekali lagi utamakan nyawa rakyat di atas kepentingan segalanya," tandasnya.
