Soal Penghapusan Premium dan Pertalite, Prediksi Pengamat hingga Kata Menteri ESDM
Rencana penghapusan BBM Premium dan Pertalite ditinjau oleh PT Pertamina kini menjadi sorotan.
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM - Rencana penghapusan BBM Premium dan Pertalite ditinjau oleh PT Pertamina kini menjadi sorotan.
Komisi VII DPR RI pun memberi dukungan terkait penghapusan Premium dan Pertalite.
Sementara, pengamat energi mengungkapkan prediksi dampaknya bagi masyarakat.
Lalu bagaimana kata Menteri ESDM Arifin Tasrif?
Inilah fakta-fakta yang dirangkum Tribunnews.com terkait narasi penghapusan Premium dan Pertalite oleh PT Pertamina:
Baca: Rencana Penghapusan Premium dan Pertalite, Begini Penjelasan Pertamina
Dukungan Komisi VII DPR
Tribunnews.com memberitakan, Komisi VII DPR mendukung rencana PT Pertamina (Persero) untuk menghapus bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium dan Pertalite.
Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno mengatakan, penghapusan Premium dan Pertalite memang suatu yang perlu dilakukan ketika membicarakan BBM ramah lingkungan.
"Kategori ron (oktan) di bawah 90 memang tidak banyak digunakan," papar Eddy saat dihubungi Tribunnews, Jakarta, Selasa (1/9/2020).
Eddy menjelaskan, BBM beroktan di bawah 90 saat ini masih digunakan di negara-negara berkembang, yang dapat dikatakan tingkat perekonomiannya relatif rendah.
Oleh karena itu, kata Eddy, diperlukan peningkatan kesadaran semua pihak untuk menerapkan BBM ramah lingkungan dalam menjaga kelestarian bumi ini ke depannya.
"Karena memang dengan meningkatnya transportasi di jalan, kendaraan roda empat maupun dua, dan penerbangan, industri dan lainnya, saya kira penerapan BBM ramah lingkungan perlu," ucap Sekretaris Jenderal PAN itu.
Dampak Bagi Masyarakat
Artikel lain Tribunnews.com mengabarkan, pemerhati Energi Kita Barri Pratama menilai tidak selayaknya Pertamina memaksa beralih ke BBM jenis Pertamax yang notabene harganya jauh lebih mahal, sehingga menambah beban masyarakat.
"Terlebih, kemampuan daya beli masyarakat sedang terpukul di tengah wabah Covid-19. Perlu diingat oleh Pertamina dan pemerintah bahwa tugasnya bukan hanya memastikan ketersediaan BBM saja, tapi juga harus melihat kemampuan masyarakat untuk membeli," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (14/8/2020).
