Senin, 6 Oktober 2025

Alasan-alasan Adanya Pejabat Publik yang Inginkan Sistem Dinasti Politik

Tak pelak hal ini akan membuat kesempatan bagi orang lain untuk maju terhambat dan yang memegang kendali

Tribunnews.com/ Ilham Rian Pratama
Ketua WP KPK Yudi Purnomo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (16/10/2019). 

Yaitu 'kalau orang menjabat, yang bukan saudara pun mengaku saudara', sebaliknya 'kalau tidak menjabat, yang saudara pun tidak akan mengaku saudara'.

"Ketakutan korupsinya terbongkar juga menyebabkan mereka membangun dinasti politik.

Karena mereka nggak ayem, nanti begitu tidak menjabat, tiba-tiba puluhan perbuatan yang tidak menyenangkan atau korupsi yang dilakukan akan dilaporkan oleh orang baru ataupun orang-orang lainnya," jelasnya.

Baca: Sebut Publik Tak Percaya Lagi Pada Jokowi, Sudjiwo Tedjo Beberkan Bukti, Singgung Politik Dinasti

Berlanjut dengan alasan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap loyal.

Dimana ketika kerabat pejabat publik terdahulu yang memegang posisi selanjutnya, maka ASN akan cenderung loyal kepadanya.

"Karena mereka paham bahwa ternyata yang dimajukan itu hanyalah untuk semacam kamuflase saja, sebagai pemimpin formil dan bukan pemimpin secara de facto. De facto-nya tetap yang lama," imbuh Yudi.

Terakhir, adanya simbiosis mutualisme dalam proyek-proyek.

Yudi mengatakan sistem dinasti politik akan membuat proyek semakin lancar.

Karena sudah saling mengenal kebiasaan kerabat terdahulunya.

"Pengusaha pasti akan berpikir 'ternyata kalau dengan orang ini lancar kok kalau main proyek'.

Karenanya ketika terjadi perubahan atau orang yang menjadi bupati bukan kerabat maka takut mereka tidak dipakai," tandasnya.

Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved