Virus Corona
Komisi X DPR Minta Pemerintah Tunda Buka Sekolah Sampai Jumlah Kasus Covid-19 Menurun
Politikus PKS itu beranggapan pemerintah melalui Satgas Covid-19 tak bisa memprediksi kapan akan turun wabah virus corona
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih angkat bicara mengenai rencana pemerintah membuka sekolah di luar zona hijau penyebaran virus corona atau Covid-19.
Menurut Fikri, idealnya pembukaan sekolah di luar zona hijau menunggu kondisi normal.
Baca: Pemerhati Pendidikan: Tak Ada Sinyal dan Internet Jangan Jadi Alasan untuk Buka Sekolah
"Atau ketika jumlah kasus sudah puncak dan mulai menurun," kata Fikri saat dihubungi Tribunnews, Selasa (28/7/2020).
Politikus PKS itu beranggapan pemerintah melalui Satgas Covid-19 tak bisa memprediksi kapan akan turun wabah virus Corona.
Sehingga menurutnya, pemerintah harus memiliki skema yang jelas tentang mitigasi dan adaptasi terhadap pandemi yang disosialisasikan agar masyarakat siap menghadapi.
Lebih lanjut, Fikri mengatakan pembukaan kembali sekolah sebaiknya pemerintah tidak terlalu mengatur rinci.
Menurtnya, hal itu dikembalikan ke UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah.
Sehingga, perizinan pembukaan sekolah diberikan kepada pemerintah daerah yang lebih mengetahui perkembangan Covid-19 di lapangan.
"Karena pendidikan ini kebutuhan dasar yang kewenangannya sudah didesentralisasikan. Biarkan pemerintah provinsi mengambil kebijakannya untuk SMA/SMK. Sedangkan untuk SMP ke bawah dan Sekolah Khusus biar ditentukan oleh Kabupaten/Kota," pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan, pemerintah berencana memberikan izin penyelenggaran sekolah tatap muka di luar zona hijau penyebaran Covid-19.
Menurut Doni, pemberian izin akan diberikan dan diumumkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Hal itu disampaikan Doni usai rapat terbatas terkait Pengarahan Kepada Komite Penanganan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Penanganan Covid-19, melalui virtual, Senin (27/7/2020).
"Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan langkah-langkah. Dan mungkin tidak lama lagi akan diumumkan daerah-daerah yang selain zona hijau itu juga akan diberikan kesempatan melakukan kegiatan belajar tatap muka," kata Doni.
Meski begitu, Doni menegaskah bahwa penerapan sekolah tatap muka di luar zona hijau akan digelar secara terbatas.
