Mendagri Minta Pemda Percepat Pencairan Dana untuk Pilkada Serentak 2020

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian terus memantau pencairan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada Serentak Tahun 2020.

Bahkan, ia turun tangan langsung ke daerah-daerah untuk memastikan NPHD Pilkada cepat dicairkan, baik untuk KPUD, Bawaslu daerah dan pengamanan.

Menurut Mendagri, pemda harus mengirimkan 100 persen dana pilkada ke rekening KPU, Bawaslu, maupun aparat keamanan daerah paling lambat 15 Juli 2020.

Baca: Mendagri Tito Karnavian Pesan Ini untuk Pilkada Maluku, Gubernur Murad Singgung Keamanan

Ketentuan ini sesuai Peraturan Mendagri Nomor 41 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peratuan Mendagri Nomor 54 Tahun 2019 tentang pendanaan kegiatan pilkada yang bersumber dari APBD.

"Tolong kita mengejar 15 Juli. Ini jangan sampai teman-teman KPU dan Bawaslu. Mereka ibarat mobil kecepatannya 40-50, ragu mau maju tidak, maka harus dikasih bensin yang penuh supaya larinya kencang betul," tuturnya.

Mendagri Tito meminta agar anggaran pilkada diprioritaskan. Dia pun "menyentil" kepala daerah masih kecil pencairannya dan meminta agar pekan depan dituntaskan.

Baca: Mendagri Tegur Daerah Maluku Utara, Dianggap Lelet Cairkan Anggaran Pilkada

"Kita ingin agar KPU, Bawaslu dan otoritas keamanan, ini tiga komponen penting yang mengatur dan mengamankan ini bisa betul-betul gerakannya maksimal. Untuk bisa bergerak maksimal ya tidak ada yang gratis, semua harus dengan anggaran. Semua anggaran harus tersedia dipenuhi,” ujar mantan Kapolri ini.

Ia merasa prihatin masih ada daerah yang belum mencairkan anggaran pilkadanya 100%. Padahal, di saat yang sama tahapan pilkada terus berjalan dan membutuhkan biaya.

Baca: Mendagri Ajak Tokoh Agama dan Adat Dukung Pilkada Serentak 2020

Anggaran ini digunakan untuk membeli barang-barang yang harus diberikan kepada para penyelenggara, seperti masker, pembersih tangan dan sarung tangan.

"Petugas harus menggunakan APD, termometer dan lain-lain. Diperlukan total kebutuhan untuk TPS tambahan dan alat-alat perlindungan dari Covid-19 baik untuk penyelenggara, pengamanan maupun para pemegang sangat membutuhkan anggaran," jelas Tito.

Untuk diketahui, Pilkada 2020 akan digelar di 270 wilayah di Indonesia, yang meliputi sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Adapun hari pemungutan suara Pilkada 2020 jatuh pada 9 Desember mendatang.

Maluku Utara

Diberitakan Tribunnews sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian meminta daerah yang belum melakukan pencairan dana Pilkada Serentak segera mencairkannya.

Ia merasa kecewa karena Maluku Utara masih sedikit yang sudah mencairkan dana Pilkada dan menegur Pemda segera mencairkan anggaran.