Mendagri Tegur Daerah Maluku Utara, Dianggap Lelet Cairkan Anggaran Pilkada

Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mendagri Tito Karnavian meminta daerah yang belum melakukan pencairan dana Pilkada Serentak segera mencairkannya.

Ia merasa kecewa karena Maluku Utara masih sedikit yang sudah mencairkan dana Pilkada dan menegur Pemda segera mencairkan anggaran.

"Begitu saya melihat data di Maluku utara, tidak apa-apa biar saja wartawan catat itu, saya terus terang prihatin, Maluku Utara ini merahnya banyak banget. Bayangkan yang 100 persen itu hanya 1 untuk KPU dan Bawaslu. Untuk aparat keamanannya baru 35 persen," ungkap Mendagri dalam keterangannya, Kamis (9/7/2020).

Saat itu diterangkan Mendagri memberi sambutan di acara Rakor Kesiapan Pilkada Serentak Tahun 2020 Di Provinsi Maluku Utara dan Pengarahan Gugus Tugas Covid-19 yang digelar di Ternate, Maluku Utara.

Baca: Alasan Prabowo Tolak Berkoalisi dengan Golkar di Pilkada Sulut: Sudah Komitmen dengan PDIP

Pada 15 Juli 2020 akan akan dilakukan tahapan pemutakhiran data pemilih dimana tahapan ini merupakan tahapan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Pada tahapan ini, petugas KPU secara door to door akan melakukan pemutakhiran.

Baca: AHY dan Cak Imin Bertemu, Bahas Politik Parlemen, Penanganan Covid-19 hingga Pilkada

Protokol kesehatan harus diterapkan dengan ketat dan petugas akan memakai alat pelindung diri, sehingga membutuhkan anggaran.

Oleh karena itu, Menteri Tito dengan tegas memerintah daerah yang belum 100 persen mencairkan anggaran Pilkada seperti yang tertuang dalam NPHD, diminta segera mencairkannya.

"Saya mendatangi daerah-daerah yang belum tuntas NPHD-nya, karena untuk semua itu harus pakai uang," ujar Tito

Mantan Kapolri itu berujar tahapan pemutakhiran data pemilih, adalah tahap rawan dan dapat berpotensi terjadi penularan virus.

Karena itu ini perlu ada alat-alat proteksi Covid-19 yang dasar seperti misalnya masker, sarung tangan, field shield, hand sanitizer, tempat cuci tangan dan lainnya.

Untuk memutakhirkan data pemilih yang positif Covid-19, petugas KPUD harus menggunakan pakaian APD lengkap dengan masker N95 dan lainnya sehingga membutuhkan dana.

"Maka KPU dan Bawaslu ya mereka kalau bekerja betul-betul ya harus dilengkapi dengan anggaran yang cukup untuk mereka membeli alat operasi ini dulu dan untuk alat operasional mereka," lanjut Mendagri.

Tito berujar tidak akan lelah mengingatkan daerah yang belum sepenuhnya mencairkan dana untuk penyelenggara segera mencairkannya.