NasDem dan Partai di Australia Tukar Pengalaman Tangani Covid-19

Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Pembahasan dan tukar pandangan mengenai Pandemi Covid-19 tidak hanya dilakukan antar pemerintah dua negara saja, melainkan juga antar partai politik.

Seperti yang dilakukan Partai Nasdem dengan Partai Buruh Australia (ALP) yang menggelar digital conference, Jumat (26/6/2020).

Politikus Partai Nasdem yang juga Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat dalam kesempatan tersebut memaparkan mengenai strategi Kementerian Keuangan RI yang telah mengeluarkan peraturan tentang penempatan anggaran menuju pemulihan ekonomi nasional.

Program pemulihan ekonomi pemerintah Indonesia dalam menanggapi pandemi Covid-19 telah ditingkatkan melalui stimulus ekonomi dan bantuan langsung.

Baca: Tambahan Angka Pasien Sembuh di 4 Provinsi Ini Lebih Banyak Dibanding Kasus Baru Positif Covid-19

"Indonesia memiliki potensi untuk tumbuh pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan memiliki kontribusi 36,82% terhadap PDB," kata Reri sapaan karibnya, Sabtu (27/6/2020).

Selain itu Reri juga memaparkan mengenai hasil riset Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada Juni 2020 tentang Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Hasil survei itu menunjukkan 41% responden mengaku menerima bantuan pemerintah, 34% dari total populasi hidup dalam kemiskinan, 41% dari total populasi menerima bantuan langsung selama wabah Covid-19.

Kemudian 16% dari total populasi menerima bantuan tunai langsung dan 12% dari total populasi sangat membutuhkan bantuan langsung pemerintah.

Baca: Ini yang Harus Diketahui Tentang Kemunculan Ruam pada Pasien Covid-19

"Ini menunjukkan bahwa pemerintah kita perlu lebih banyak upaya untuk membantu orang yang membutuhkan dan mengevaluasi kebijakan selama pandemi ini," kata Reri.

Ia juga mengambarkan kondisi yang terjadi di Indonesia saat ini dimana jumlah pengangguran mencapai 6,4 juta orang.

Sebagian besar perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja, adapula yang mengakhiri kontrak.

"Maka itu pekerja informal diharapkan mendapatkan bantuan pemerintah," ujarnya.

Baca: Belum Ada Vaksin, Terapi Plasma Konvalesen Jadi Pengobatan Alternatif Pasien Covid-19

Sementara itu politikus Nasdem lainnya yakni Sugeng Suparwoto mengatakan, upaya untuk mempercepat penanganan Covid-19 dalam aspek kesehatan dan sosial-ekonomi, Pemerintah Indonesia telah mengumumkan rencana mengimplementasikan skenario normal baru, menempatkan studi epidemiologis, dan kesiapan pemerintah ke dalam konsekuensi.

"Keputusan Presiden No 7 tanggal 13 Maret 2020 tentang percepatan penanganan Covid-19 dipimpin oleh Dewan Pengarah Satuan Tugas," ujarnya.

Ketua Komisi VII DPR RI tersebut menyebutkan beberapa peraturan tentang kebijakan keuangan negara diadopsi untuk menangani krisis kesehatan.