BPIP Butuh Payung UU untuk Memastikan Pelaksanaan Pancasila

“Jangan lagi ada Undang-Undang yang memprivatisasi Pertamina. Jangan lagi ada Undang-Undang BPJS yang memeras rakyat dengan iurannya dan masih banyak lagi,” tegasnya.

Sementara itu, Sahat Farida Berlian dari PDI Perjuangan menjelaskan bahwa saat ini sudah bukan waktunya bicara soal isi Pancasila yang sudah dihapal oleh seluruh rakyat Indonesia dari masa sekolah dasar. Yang terpenting menurutnya adalah bagaimana Pancasila memastikan undang-undang yang mengatur hak-hak orang tua, hak kaum perempuan hak kaum buruh, petani dan pekerja lainnya.

“Sudah terlalu banyak undang-undang. Tapi mengapa tetap saja perempuan, buruh, petani tetap kehilangan hak-haknya,” ujarnya.

Menurutnya, dimasa Pandemi saat ini, justru dibutuhkan pelaksanaan Pancasila secara nyata agar negara mengurus rakyatnya yang menjadi korban wabah Corona, sesuai dengan Pancasila.

“Jangan seperti sekarang. Orang kaya dapat bansos, yang miskin tidak dapat. Ini melanggar sila kelima. Tes kesehatan dipungut biaya. Padahal ini melanggar sila kedua,” tegasnya.

Aktivis Hak Azasi Manusia Aan Rusdianto mengatakan bahwa semua undang-undang dan peraturan pemerintah mengacu secara tertulis pada Pancasila dan UUD 45, tetapi dalam isinya bisa saja bertentangan dengan Pancasila.

Ini terjadi dan dibiarkan karena tidak ada lembaga yang kuat untuk menguji apakah peraturan tersebut sesuai dengan Pancasila atau tidak.

“Sehingga Pancasila selalu gagal dibumikan sampai saat ini nilai-nilainya tidak bisa dirasakan oleh rakyat. Malahan ada nenek mencuri jagung untuk makan, dipenjara karena bertentangan dengan Undang-Undang,” jelasnya

Ia mengingatkan, tanpa Undang-Undang yang kuat BPIP pun tidak bermanfaat, karena Pancasila selalu hanya menjadi impian kosong yang tidak bisa dirasakan manfaatnya.

“Karena hanya diatur dalam Perpres Presiden Jokowi, nanti setelah ganti presiden, BPIP dibubarkan dan tidak ada yang bertanggung jawab memastikan pembinaan Pancasila,” jelasnya.

Roy Pangharapan dari Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) mengingatkan bahwa saat ini hak kesehatan untuk seluruh rakyat diatur oleh BPJS Kesehatan yang mewajibkan orang bayar iuran. Kalau tidak bayar iuran maka tidak dilayani dan ditolak rumah sakit.

“Undang-Undang BPJS sudah diuji dan Mahkamah Konstitusi justru memenangkan BPJS yang jelas jelas melanggar Sila kelima dari Pancasila. Ini terbukti kita butuh BPIP yang kuat sehingga bisa meluruskan semua undang-undang yang bertentangan dengan Pancasila,” tegasnya.