Mensos Kejar Penyaluran Bansos Kepada 456.671 Keluarga yang Belum Menerima Hingga Akhir Juni
Menteri Sosial Juliari Batubara mengakui jika bantuan sosial (bansos) belum 100 persen tersalurkan kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Sosial Juliari Batubara mengakui jika bantuan sosial (bansos) belum 100 persen tersalurkan kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.
Menurut Juliari Bara, hingga saat ini bantuan yang sudah tersalurkan sebesar 95,4 persen atau 9,54 juta keluarga penerima manfaat dengan total sekitar Rp2,42 triliun.
Juliari engatakan, masih ada kurang lebih 456.671 keluarga yang belum menerima bantuan atau dana kurang lebih totalnya sekitar Rp130 miliar.
Ia pun berjanji akan segera mengejar target tersebut hingga akhir bulan Juni ini.
Baca: Menyesal Terlibat Kasus Pembunuhan Suami, Zuraida Singgung Anak : Saya Memohon Ampun
“InsyaAllah sampai akhir bulan ini bisa seluruhnya tersalurkan hingga pencapaian bisa 100 persen atau 10 juta penerima manfaat,” kata Juliari saat konferensi pers yang disiarkan melalui YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (17/6/2020).
Adapun, untuk program bansos reguler kedua adalah Kartu Sembako atau bantuan pangan non-tunai.
Politikus PDI Perjuangan ini menyebut bahwa progress penyalurannya hingga Juni 2020 telah mencapai 18,3 juta keluarga.
Baca: Wamendes Budi Arie: Pandemi COVID-19 Sebabkan Kemiskinan di Desa Bertambah 5 Juta Jiwa
Tentunya, realisasi itu masih dibawah target yang ditetapkan yaitu menjangkau 20 juta keluarga.
Juliari pun menjelaskan alasan belum tercapainya progress 100 persen. Hal tersebut disebabkan karena pada saat pandemi Covid-19 ini penyaluran Bansos haru menyesuaikan dengan protokol kesehatan dan juga sebagian besar dari sisa target penerima manfaat berada di wilayah remote area yang sulit dijangkau.
“InsyaAllah di bulan depan kita bisa capai 20 juta warga untuk kartu sembako. Sehingga target 20 juta penerima manfaat bisa tercapai,” katanya.
20 Juta Nama Penerima Bansos Belum Sinkron Dengan Nomor Induk Kependudukan
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan Pandemi Covid-19 menjadi momentum untuk memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
Masih terdapat 20 juta nama yang belum sinkron dengan nomor induk kependudukan.
"Masih ada 20 juta nama yang belum singkron dengan nomor induk kependudukan yang nanti akan dijadikan sasaran penyempurnaan DTKS," kata Muhadjir dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, (17/6/2020).
