Pilkada Serentak 2020
Pilkada 9 Desember Dinilai Berisiko, Anggaran Rp 10 Triliun Sebaiknya untuk Penanggulangan Covid-19
Melihat kondisi tersebut, anggota Komite I DPD Abraham Liyanto meminta agar Pilkada ditunda tahun 2021.
lihat foto
“Dana Rp 10 triliun bisa digunakan untuk memperbaiki data jumlah penduduk atau Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang masih kacau. Atau membangun satelit ruang angkasa agar bisa perbaiki sistem dan data Pemilu atau Pilkada kita. Kelemahan besar bangsa ini selama ini adalah soal data. Dengan menggunakan digitalisasi, kelemahan itu bisa diatasi,” tutur Abarham yang sudah tiga periode menjadi anggota DPD.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengemukakan Pilkada 9 Desember 2020 bisa ditunda, tetapi dengan syaratnya jika terjadi lonjakan Covid-19 luar biasa yang sulit dikendalikan.
Hal itu pun sudah dinyatakan dalam Perppu tentang Pilkada yang masih membuka peluang untuk ditunda.
"Kita ambil skenario optimis 9 Desember tapi dalam Perpppu itu membuka peluang. Jika keadaan tidak memungkinkan, katakan kalau korban meningkat, kenaikan luar biasa, masih ada peluang untuk undur ke periode berikut," kata Tito di Jakarta, Kamis (11/6/2020).
Ia menyadari bahwa memang ada resiko dalam pelaksanaan Pilkada tanggal 9 Desember 2020 ditengah pandemi Covid-19. Resiko pertama adalah kesehatan masyarakat dari wabah Covid-19.
Resiko kedua adalah rendahnya partisipasi publik.
Namun dia mengajak masyarakat Indonesia untuk melihat pengalaman negara Korea Selatan (Korsel) yang berhasil melaksanakan Pemilu Legislatif (Pileg) ditengah pandemi Covid-19.
Dia optimis Indonesia bisa belajar dari Korsel untuk menyukseskan Pilkada 9 Desember.
"Kita sekarang sudah mulai memahami cara beradaptasi dengan Covid. Kita tunda dari September ke Desember, daripada mengangkat Plt (Pelaksana Tugas, Red) sampai 2020 karena belum ada vaksin. Kalau Plt lama akhirnya pemerintah tidak legitimate," tutur Tito.
Disetujui DPR
Kemarin, Komisi II DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Dalam Negeri, Ketua KPU, Ketua Bawaslu dan Ketua DKPP membahas pelaksanaan pilkada serentak 2020, Kamis (11/6/2020).
Dalam rapat yang mengagendakan pembahasan anggaran pilkada, turut hadir Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo.
Zona Merah
Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo meminta penyelenggara pilkada mengetahui dan memahami detil daerah yang rawan penyebaran Covid-19.
Dalam mengukur tingkat penularan virus suatu daerah Gugus Tugas membaginya berdasarkan zonasi.
