Legislator Demokrat Usul Penundaan Pilkada Jika Pemerintah Tak Mampu Tambah Anggaran

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyelenggaraan Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020 diusulkan ditunda jika pemerintah tidak mampu memenuhi tambahan anggaran untuk melaksanakan protokol penanganan Covid-19.

Hal itu diusulkan Anggota Komisi II DPR RI fraksi Partai Demokrat Wahyu Sanjaya dalam rapat antara Komisi II DPR bersama Mendagri, Menkeu, KPU, DKPP, dan Bawaslu, Kamis (11/6/2020).

Wahyu khawatir Pilkada 2020 malah jadi sumber penularan massal Covid-19 apabila protokol kesehatan tak dapat diterapkan secara maksimal.

"Berpotensi terjadi penularan massal terhadap 100 juta pemilih dan hampir 200.000 penyelenggara. Jadi kita tidak bisa bermain-main dengan protokol Covid-19 atau mengambil ajang uji coba," kata Wahyu dalam rapat kerja Komisi II bersama Mendagri, Menkeu, KPU, DKPP, dan Bawaslu, Kamis (11/6/2020).

Diketahui, awalnya Pilkada digelar pada 23 September namun ditunda menjadi pada 9 Desember karena ada pandemi Corona.

Baca: Doni Monardo Minta Ada Rapat Lanjutan Susun Protokol Kesehatan Covid-19 Untuk Pilkada Serentak

Baca: Perumda Pasar Jaya Tegaskan Bakal Langsung Tutup Pasar Jika Temukan Kasus Covid-19

Wahyu mengatakan pemerintah tidak bisa memaksakan diri apabila nantinya keselamatan masyarakat terancam.

"Apabila dana tidak tersedia, saran saya perppu-nya diganti saja, dimundurkan lagi enam bulan. Jadi kita tidak usah ada APD, jadi kita tidak boleh berjudi dan ambil risiko," ujarnya.

Menurut Wahyu, banyak daerah yang sebenarnya tidak siap tetapi sekadar mengikuti instruksi yang tertuang dalam Perppu nomor 2 tahun 2020.

"Permasalahannya banyak sekali kepala daerah yang tidak berani terbuka tentang kondisi keuangan daerah masing-masing. Kalau ditanya sama bos, walaupun tidak ada uang bilang ada uang," pungkasnya.