Kemendagri Minta Pelibatan Aktif Masyarakat di Tahapan Pilkada

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pelaksana tugas Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar, meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Pemerintah Daerah melibatkan masyarakat di setiap tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Menurut dia, upaya pelibatan masyarakat dapat dilakukan dengan cara memberikan pendidikan mengenai penerapan protokol kesehatan untuk mengantisipasi penyebaran virus corona atau Covid-19.

Baca: Kecurigaan Istri Sebelum Suaminya Ditemukan Pingsan Dalam Mobil Tanpa Celana, Begini Pengakuannya

"Partisipasi mayarakat dibutuhkan. Didik masyarakat mengikuti semua tahapan pilkada. Bukan hanya inisiatif pemda atau penyelenggara. Bagaimana lahir dari kesadaran warga negara khususnya yang akan menyelenggarakan pilkada," kata Bahtiar, di sesi diskusi Webinar "New Normal: Pilkada 9 Desember 2020 (Pilkada Aman Covid-19 dan Demokratis)", Selasa (9/6/2020).

Dia menjelaskan pekerjaan terbesar pada saat menyelenggarakan Pilkada adalah bagaimana memberikan pendidikan kepada warga negara.

Apabila pendidikan kepemiluan itu dapat dilakukan, maka beban penyelengara pemilu dan pemerintah daerah bisa dikurangi.

Dia mencontohkan bagaimana pembuatan tempat pemungutan suara (TPS) sesuai protokol kesehatan Covid-19.

Pada saat itu, kata dia, masyarakat dapat dilibatkan sekaligus memberikan sosialisasi penyelenggaraan pilkada.

Selain itu, kata dia, masyarakat harus secara sadar memakai masker, menggunakan sarung tangan, membawa hand sanitizer

"Ada inisiatif dari warga negara, partisipasi yang nyata dari warga negara dalam mendukung penyelenggaraan pemilu.
Harus ada pendidikan kepada masyarakat bahwa warga negara, warga masyarakat seluruhnya melakukan aktivitas kehidupan menggunakan protokol kesehatan," ujarnya.

Pada Senin 8 Juni 2020 lalu, jajaran Kemendagri berbagi pengalaman dengan pihak Kedutaan Besar Republik Korea Selatan untuk Indonesia terkait penyelenggaraan Pemilu.

Menurut Bahtiar kunci sukses Korea Selatan menggelar Pemilu adalah partisipasi dari Warga Negara Korea.

"Kesadaran dari warga negara supaya penyelenggara dapat menjalankan dengan baik. Di antara masyarakat saling mengingatkan. Itu harus membangkitkan lewat kesadaran konkrit untuk menerapkan protokol kesehatan saat mengikuti tahapan pilkada 2020," kata dia.

Selain itu, dia menambahkan, pelibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk mengigatkan dan mendorong partisipasi warga untuk menggunakan hak pilih di Pilkada juga penting.

Pilkada 2020 akan digelar di 270 daerah meliputi sembilan provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten.