Saleh Daulay: Mungkin Ade Armando Berharap Diajak Bergabung di Pemerintahan, Tapi Tidak Masuk-masuk

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Saleh Partaonan Daulay menilai Ade Armando merupakan orang yang sedang mencari sensasi dan perhatian pemeritah.

“Kelihatannya dia mau membela pemerintah, tetapi tidak jelas apa posisinya di dalam pemerintahan. Tidak jelas juga dia merepresentasikan siapa," kata Saleh kepada wartawan, Jakarta, Selasa (2/6/2020).

Saleh pun mengaku kasihan dengan Ade Armando yang terlihat berharap diajak bergabung di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), tetapi dirinya tidak dianggap.

"Sudah lama dia melakukan aksi seperti ini, mungkin berharap diajak gabung di pemerintahan. Tetapi anehnya, tidak masuk-masuk, mungkin dinilai tidak ada juga yang spesial dari dia," papar Anggota Komisi IX DPR itu.

• Baca: Ade Armando Belum Penuhi Tuntutan Permintaan Maaf, Ini Reaksi Wakil Ketua Pemuda Muhammadiyah Jateng

Menurut Saleh, kelakuan Ade Armando yang merupakan akademisi dari Universitas Indonesia, jelas tidak menguntungkan institusi pendidikan tersebut.

"Sudah selayaknya, Ade Armando ini diperingatkan," ucap politikus PAN itu.

Saleh menilai, kritik yang disampaikan Ade ke Din Syamsuddin sangat tidak konstektual, apalagi pemerintah saja tidak keberatan dengan diskusi yang diisi pembicara Din Syamsudin.

"Itu adalah bagian dari penyampaian gagasan dan pemikiran di ruang publik. Itu diakui dan dilindungi undang-undang. Aneh, Ade Armando mengeritik Din Syamsuddin, rasanya tidak level," tutur Saleh.

Diketahui, Ade Armando, menuliskan postingan yang menyinggung Din Syamsuddin di akun Facebook-nya.

Dalam postingan itu, Ade menulis 'isu pemakzulan Presiden digulirkan Muhammadiyah.  Keynote Speakernya Din Syamsudin, si dungu yang bilang konser virtual Corona menunjukkan pemerintah bergembira di atas penderitaan rakyat'.

Adapun postingan Ade dilakukan untuk menyoroti agenda webinar dengan tema :

'Menyoal Kebebasan Berpendapat dan Konstitusionalitas Pemakzulan Presiden di Masa Pandemi Covid-19' yang diadakan oleh Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah (Mahutama).