Pemerintah Disebut 'Bunuh' Pesantren Jika Nekad Terapkan New Normal Saat Kasus Covid-19 Masih Tinggi
Pesantren merupakan tempat yang rentan dengan penyebaran Covid-19 dan bisa menjadi episentrum baru
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas menyebut pemerintah harus memastikan kasus Covid-19 di Indonesia telah menurun, jika ingin menerapkan new normal atau tatanan hidup baru.
Menurutnya, penerapan new normal di tengah tingginya kasus Covid-19 bakal berdampak buruk terhadap para santri yang sedang menimba ilmu di pesantren.
"Jika pemerintah memberlakukan new normal tanpa menghitung keberadaan pesantren, maka sama saja pemerintah ingin membunuh pesantren," ujar Yaqut dalam diskusi virtual, Jakarta, Rabu (27/5/2020).
Baca: Huawei Disebut Keluarkan Permintaan Pasokan Chip ke Samsung Demi Bertahan dari Tekanan AS
Baca: Amankah Garam Himalaya Dikonsumsi Oleh Orang dengan Penyakit Darah Tinggi? Simak Penjelasan Berikut
Yaqut menjelaskan, di Indonesia ada sekitar 28 ribu pesantren dengan jumlah santri sebanyak 18 juta.
Di mana, pesantren merupakan tempat yang rentan dengan penyebaran Covid-19 dan bisa menjadi episentrum baru.
"Karena apa? pesantren itu rata-rata sederhana, satu kamar itu bisa disi 10 sampai 20 anak, bayangkan mereka tidak bisa melakukan jaga jarak sebagai syarat memperlemah penyebaran Covid-19," paparnya.
Baca: Polda Jateng Dalami Kapolsek di Rembang dalam Kondisi Mabuk Saat Kecelakaan yang Menewaskan 2 Orang
Baca: Kasus 5 Pria Perkosa Gadis 18 Tahun Bergiliran: Rudapaksa Divideokan, Viral di Aplikasi Perpesanan
Selain itu, kata Yaqut, tempat wudhu di pesantren rata-rata menggunakan wadah yang besar untuk menampung air, bukan menggunakan pancuran dengan air mengalir.
"Ini harus diperhatikan pemerintah yang selama ini menganaktirikan pesantren, karena kalau new normal diterapkan situasi saat ini akan menciptakan episentrum baru," ujar Yaqut.
