KPK Diminta Telusuri Dugaan Korupsi Program Pelatihan Kartu Prakerja

Ia pun menduga, proses penunjukan ke delapan penyedia platform ini pun mendapat banyak sorotan.

Mulai dari adanya conflict of interest Adamas Belva sebagai CEO Ruang Guru yang masih menjabat sebagai Staf Khusus Presiden Jokowi dari kalangan milenial, hingga proses pengadaan yang tidak wajar dan tidak mengikuti peraturan.

"Dilihat dari timeline proses pengadaan dan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan yang dibuat dan disahkan dalam beberapa bulan terakhir, sudah sangat jelas begitu banyak kejanggalan dan pelanggaran hukumnya," ucap Largo.

Maka dari itu, Salah satu Inisiator Prakerja.org, Brahmantya Sakti pun mendesak KPK turun tangan mendalami dugaan kasus korupsi ini.

"Meminta KPK dan aparat penegak hukum segera memeriksa pihak-pihak yang diuntungkan dengan cara tidak wajar, khususnya pihak penyedia platform pelatihan online," kata Brahmantya dalam kesempatan yang sama.

Selain itu, para penggagasa Prakerja.org ini meminta pemerintah segera membatalkan program pelatihan online sebagai syarat Bansos Prakerja.

Selain itu, mewajibkan penyedia platform yang telah dibayar dari anggaran Prakerja mengembalikan dana sepenuhnya kepada pemerintah untuk dialokasikan bagi hal yang lebih tepat dan mendesak.

Di samping itu, mereka juga menyerukan semua masyarakat untuk turut serta mengawal kasus tersebut hingga asas keadilan dapat ditegakkan dengan sebenar-benarnya.

Baca: Solusi di Tengah Pandemi, Ditjen Kekayaan Intelektual Ciptakan Loket Pendaftaran Virtual

Kelompok masyarakat yang terhimpun dalam Prakerja.org ini juga menyerukan masyarakat untuk bergabung bersama-sama untuk menciptakan dan/atau mendukung sarana pelatihan online gratis.

Tentunya, agar dana pelatihan bisa digunakan membantu masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 untuk memperbesar kesempatan mendapatkan penghasilan dan keluar dari bencana ekonomi.