KPK Diminta Telusuri Dugaan Korupsi Program Pelatihan Kartu Prakerja

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kelompok masyarakat sekaligus penggagas Prakerja.org mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) untuk mengusut dugaan korupsi dalam program pelatihan secara daring atau online Kartu Prakerja.

Salah satu Inisiator Prakerja.org Andri W Kusuma mengatakan, program Kartu Prakerja merupakan program yang sangat baik bagi masyarakat.

Baca: Larangan Warga di Jakarta Keluar Jabodetabek Berlaku Sejak 14 Mei, Begini Isi Pergubnya

Namun, ia mensinyalir terjadi penyalahgunaan.

"Tapi pada saat pelaksanaannya itu terjadi pembelokan," kata Andri W Kusuma saat peluncuran program Prakerja.org melalui siaran virtual, Jumat (15/5/2020).

Andri menjelaskan, seharusnya ada tender dalam penunjukkan delapan mitra program Kartu Prakerja agar prinsip adil dan bersaing bisa terpenuhi.

Maka itu, ia menyayangkan anggaran Rp20 Triliun yang disiapkan bagi 5,6 juta pengangguran harus disisihkan sebanyak Rp 5,6 Triliun untuk pelatihan online yang diselenggarakan delapan lembaga penyedia platform pelatihan dengan pagu Rp1 Juta per orang.

Selain itu, Andri mengatakan, disaat situasi sulit seperti sekarang ini, pemerintah menyediakan dana yang dibutuhkan agar masyarakat bisa mendapatkan bantuan tunai untuk bertahan hidup.

Namun, program ini memberikan kesempatan segelintir pihak, dalam hal ini penyedia platform pelatihan dan pihak-pihak terkait, memperkaya diri.

Andri lantas pun membeberkan pelatihan yang diselenggarakan Skill Academy dari Ruangguru berdasarkan laporan pelaksanaan fase pertama, menguasai sekitar 62 persen transaksi pelatihan masyarakat penerima Bansos Prakerja.

Dengan asumsi kondisi yang sama, Ruangguru diperkirakan mendapatkan penghasilan lebih dari Rp 992 Miliar dalam hitungan minggu, dari dana Rp 1,6 Triliun yang telah dicairkan.

Sehingga, lanjutnya, apabila seluruh dana sebesar Rp 5,6 Triliun tersebut diserap, Ruangguru berpotensi mendapatkan transaksi Rp 3,8 Triliun.

Memberikan kesempatan bagi satu perusahaan mendapatkan transaksi hampir Rp 4 Triliun dalam hitungan minggu.

Hal tersebut sangat tidak patut disaar kondisi seperti sekarang ini.

Salah satu Inisiator Prakerja.org lainnya, Largo Andrianto mengulas angka yang didapatkan Ruangguru jauh lebih besar daripada kasus mega korupsi e-KTP yang menelan kerugian negara sebesar Rp 2,3 Triliun.

Ia pun menduga, proses penunjukan ke delapan penyedia platform ini pun mendapat banyak sorotan.

Mulai dari adanya conflict of interest Adamas Belva sebagai CEO Ruang Guru yang masih menjabat sebagai Staf Khusus Presiden Jokowi dari kalangan milenial, hingga proses pengadaan yang tidak wajar dan tidak mengikuti peraturan.

"Dilihat dari timeline proses pengadaan dan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan yang dibuat dan disahkan dalam beberapa bulan terakhir, sudah sangat jelas begitu banyak kejanggalan dan pelanggaran hukumnya," ucap Largo.

Maka dari itu, Salah satu Inisiator Prakerja.org, Brahmantya Sakti pun mendesak KPK turun tangan mendalami dugaan kasus korupsi ini.

"Meminta KPK dan aparat penegak hukum segera memeriksa pihak-pihak yang diuntungkan dengan cara tidak wajar, khususnya pihak penyedia platform pelatihan online," kata Brahmantya dalam kesempatan yang sama.

Selain itu, para penggagasa Prakerja.org ini meminta pemerintah segera membatalkan program pelatihan online sebagai syarat Bansos Prakerja.

Selain itu, mewajibkan penyedia platform yang telah dibayar dari anggaran Prakerja mengembalikan dana sepenuhnya kepada pemerintah untuk dialokasikan bagi hal yang lebih tepat dan mendesak.

Di samping itu, mereka juga menyerukan semua masyarakat untuk turut serta mengawal kasus tersebut hingga asas keadilan dapat ditegakkan dengan sebenar-benarnya.

Baca: Solusi di Tengah Pandemi, Ditjen Kekayaan Intelektual Ciptakan Loket Pendaftaran Virtual

Kelompok masyarakat yang terhimpun dalam Prakerja.org ini juga menyerukan masyarakat untuk bergabung bersama-sama untuk menciptakan dan/atau mendukung sarana pelatihan online gratis.

Tentunya, agar dana pelatihan bisa digunakan membantu masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 untuk memperbesar kesempatan mendapatkan penghasilan dan keluar dari bencana ekonomi.