Virus Corona
Jokowi Minta Manajemen PSBB Tak Terjebak pada Administrasi Pemerintah
Keterhubungan antardaerah itu, kata Jokowi, bisa mengatur mobilitas masyarakat menjadi terpadu dan lebih baik.
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta manajemen pengendalian pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tak terjebak pada batasan-batasan administrasi.
Namun, perlunya pengendalian manajeman PSBB yang bersifat aglomerasi.
Hal itu disampaikan Jokowi saat membuka rapat terbatas terkait evalauasi pelaksanaan penerapan pembatasa sosial berskala besar (PSBB), melalui video conference yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (12/5/2020)
"Mengenai manajemen pengendalian PSBB juga saya harapkan tidak terjebak pada batas-batas administrasi kepemerintahan. Artinya juga bersifat aglomerasi, penanganan sebuah kawasan besar yang saling terhubung sehingga manajemen antardaerahnya menjadi terpadu," kata Jokowi.
Kepala Negata mencontohkan bagaimana manajemen PSBB yang terhubung seperti di daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).
Keterhubungan antardaerah itu, kata Jokowi, bisa mengatur mobilitas masyarakat menjadi terpadu dan lebih baik.
"Misalnya seperti yang dilakukan di Jabodetabek, ini saling kait-mengait, sehingga pengaturan mobilitas sosial dari masyarakat bisa terpadu dan lebih baik," ucapnya.
Lebih lanjut, ia meminta kepada jajarannya terutama ke Gugus Tugas Covid-19 agar segera melakukan pengendalian penyebaran Corona di lima provinsi di Pulau Jawa.
Pasalnya, Jokowi menyebut, ada sebanyak 70 persen kasus Covid-19 berada di Pulau Jawa.
Bahkan, angka kematian akibat Corina di Pulau Jawa mencapai 82 persen.
"Untuk itu, saya minta gugus tugas memastikan pengendalian Covid-19 di lima provinsi di Pulau Jawa ini betul-betul dilakukan secara efektif," kata Jokowi.
