Menteri Tjahjo: Bukti Keberhasilan Reformasi Birokrasi Harus Ada Manfaat Bagi Masyarakat
Reformasi birokrasi adalah pilar utama untuk menciptakan profile birokrasi yang diinginkan.
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mafani Fidesya Hutauruk
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menterian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo mengatakan, Reformasi birokrasi instansi pemerintah harus dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat alias tidak sekadar menjamin bahwa program-program tersebut terlaksana.
Tjahjo Kumolo mengatakan Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya menciptakan birokrasi yang berorientasi hasil.
"Tidak semata berorientasi pada prosedur, proses, dan rutinitas yang monoton," ucap MenPANRB Tjahjo Kumolo saat memberikan materi Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LX Tahun 2020 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas RI) secara online, di Jakarta, Selasa (28/04/2020).
Menurutnya, reformasi birokrasi adalah pilar utama untuk menciptakan profile birokrasi yang diinginkan.
Baca: Iis Dahlia Puyeng Tak Punya Pemasukan, Curhat Punya Tagihan Cicilan Rumah Ratusan Juta Rupiah
"Selama kurang lebih satu dasawarsa berjalan secara nasional, telah banyak kemajuan dan perbaikan yang dihasilkan,” ucap Menteri PAN-RB.
Kemajuan tersebut setidaknya terlihat dari adanya peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Nasional.
Baca: Pengamat: Ada Indikasi Pemerintah Akan Bailout Bank Gagal
Kemudian hasil survei persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik pemerintah dan sikap anti korupsi pemerintah.
Lalu hasil survei kapasitas organisasi pemerintah, baik kementerian atau lembaga maupun pemerintah daerah (Pemda).
Baca: Jerinx SID Terima Tantangan Disuntik Vaksin Covid-19
Namun demikian reformasi birokrasi masih dianggap oleh sebagian pihak sebagai proyek dan formalitas belaka.
Reformasi birokrasi yang masih dikerjakan secara fragmented dan silo tidak terintegrasi antara satu sektor dengan sektor lainnya, serta fungsi pengawasan yang kurang optimal.
Oleh karena itu, pengelolaan reformasi birokrasi perlu terus diperbaiki secara simultan.
Disampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 81/2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional, saat ini Indonesia akan memasuki babak baru reformasi birokrasi, yaitu fase ketiga.
Fase ketiga atau fase terakhir dari reformasi birokrasi ini diharapkan dapat menciptakan birokrasi berkelas dunia, yaitu birokrasi yang baik dan bersih 'good and clean bureaucracy'.
Dalam Roadmap Reformasi Birokrasi fase ketiga, pengelolaan reformasi birokrasi dirancang dengan mengutamakan empat asas utama yaitu fokus, prioritas, implementatif, dan kolaboratif.
