Perbedaan Mudik dan Pulang Kampung dari Presiden Jokowi

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan arti dari istilah mudik dan pulang kampung.

Ia menyebut bahwa mudik dan pulang kampung merupakan dua istilah yang berbeda.

Hal itu diungkapkannya dalam acara Mata Najwa kemarin Rabu (23/4/2020) malam, dan disiarkan di Youtube Najwa Shihab.

Dalam acara yang dipandu oleh Najwa Shihab bertema Jokowi Diuji Pandemi itu awalnya membahas mengenai fenomena masyarakat mudik lebih awal dari biasanya karena pandemi Corona.

Lalu Najwa mengkaitkannya dengan larangan mudik yang akan Pemerintah lakukan untuk menekan penyebaran virus.

Najwa menyebut bahwa 900 ribu orang sudah mudik dan tersebar di berbagai daerah.

"Apakah berarti ini memang keputusan melarang yang baru akan melihat situasi, tapi faktanya sudah terjadi penyebaran orang di daerah bapak?" tanya Najwa.

Baca: Update Kasus Covid-19 di Indonesia: Saat Ini Tercatat Ada 195.948 ODP dan 18.283 PDP

Jokowi menjawab bahwa kegiatan yang dilakukan masyarakat tersebut bukan kegiatan mudik.

Melainkan kegiatan pulang kampung.

"Kalau itu bukan mudik, itu tapi namanya pulang kampung, memang (masyarakat) bekerja di Jabodetabek, di sini sudah tidak ada pekerjaan ya mereka pulang karena anak istrinya ada di kampung," ucap Presiden Jokowi. 

Lantas Najwa kembali bertanya perbedaan pulang kampung dan mudik.

"Ya kalau mudik itu di hari lebarannya, beda (dengan pulang kampung), untuk merayakan Idul Fitri," kata Jokowi. 

"Hanya perbedaan masalah waktu bapak?" sahut Najwa.

"Kalau yang namanya pulang kampung itu yang bekerja di Jakarta tetapi anak istrinya ada di kampung," tegas Jokowi.

Najwa pun kembali mempertanyakan mengenai penjelasan Presiden Jokowi bahwa dua istilah tersebut menurutnya hanya berbeda dikarenakan waktu.

"Tapi itu kan hanya perbedaan timing Bapak Presiden, tapi aktivitas hanya sama, mereka pulang dan kemungkinan membawa virus ke rumah itu sama?" tanya Najwa.

Di sisi lain, Jokowi menerangkan agar masyarakat juga perlu melihat kondisi di lapangan tentang risiko mudik dan pulang kampung.

"Coba dilihat juga di lapangan, ini lapangan yang kita lihat, di Jakarta mereka mnenyewa ruang 3 x 3 meter atau 3 x 4 meter isinya 8 atau 9 orang, mereka di sini tidak bekerja, lebih berbahaya di mana?" ucap Jokowi.

Baca: Prediksikan Wabah Corona bakal Berakhir pada Juli 2020, Jokowi di Mata Najwa: Saya Ingin Optimis

"Di sini di dalam ruangan dihuni 9, 8 orang atau pulang ke kampung tapi di sana juga sudah disiapkan isolasi dulu oleh desa, saya kira sekarang semua desa sudah menyiapkan isolasi (untuk) yang pulang dari Jakarta."

"Saya kira kita harus melihat lebih detail lapangannya, harus lebih detail angka-angkanya," jelas Presiden Jokowi.

Larang Mudik Mulai 24 April

Larangan mudik mulai efektif pada Jumat (24/4/2020) disampaikan oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

Larangan mudik disampaikannya saat memaparkan hasil rapat terbatas mengenai antisipasi mudik, Selasa (21/4/2020).

"Larangan mudik dihitung efektif diberlakukan pada Jumat 24 April 2020," ujar Luhut dilansir tayangan langsung Kompas TV.

Luhut menyampaikan akan ada sanksi yang diberlakukan jika masyarakat nekat mudik.

"Akan ada sanksi-sanksinya," kata Luhut.

Baca: Jokowi Tetapkan Larangan Mudik, Kemenhub Rencanakan Tutup Jalan Tol

Namun, Luhut menyebut sanksi baru akan efektif dilakukan pada 7 Mei 2020.

Luhut menyebut pemerintah tengah menyiapkan logistik, melakukan sosialisasi, dan latihan sebelum memberlakukan kebijakan tersebut.

"Jadi mulai 24 April berlaku untuk larangan mudik," ujar Luhut.

Larangan mudik ditujukan kepada masyarakat yang kini berada di wilayah yang telah menerapkan PSBB.

"Serta daerah yang berstatus zona merah (Covid-19)," ujar Luhut.

Masyarakat  nantinya tidak boleh keluar maupun masuk wilayah tersebut.

Namun transportasi untuk logistik masih diizinkan.

Sementara itu, transportasi publik Jabodebek juga tetap berjalan.

"KRL tidak akan ditutup," ujarnya.

Luhut menjelaskan, pihaknya tengah mempersiapkan teknis operasional penerapan kebijakan tersebut bersama seluruh Kemenhub, TNI, Polri, dan lembaga terkait.

Baca: Ikuti PSBB di Jakarta, Masjid Istiqlal Salurkan Zakat dan Santunan secara Daring

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan larangan mudik bagi seluruh masyarakat Indonesia pada tahun ini.

Hal ini disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas yang disiarkan Kompas TV, Selasa (21/4/2020).

Keputusan tersebut diambil Jokowi setelah melihat data lapangan dan survei yang dilakukan Kementerian Perhubungan.

"Dari hasil survei yang dilakukan, yang tidak mudik 68 persen, yang tetap bersikeras mudik 24 persen, dan yang sudah mudik 7 persen," ujar Jokowi.

"Artinya masih ada angka yang sangat besar," imbuhnya.

Artinya, larangan mudik kini tidak hanya berlaku untuk ASN, TNI, Polri, maupun pegawai BUMN.

Namun, seluruh masyarakat dilarang untuk kembali ke kampung halamannya di tengah pandemi virus corona (Covid-19).

"Saya ingin mengambil keputusan setelah larangan mudik TNI Polri ASN dan pegawai BUMN sudah kita lakukan, pada rapat kali ini saya sampaikan bahwa mudik semuanya akan kita larang," ujar Jokowi.

Selanjutnya, Jokowi meminta seluruh instansi untuk mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan larangan mudik ini.

Selain melarang mudik, Jokowi juga menyampaikan tentang bantuan sosial (bansos) yang sudah mulai didistribusikan.

"Bansos sudah mulai dilaksanakan kemarin," ujar Jokowi.

Jokowi juga mengungkapkan pembagian sembako dan kartu prakerja sudah berjalan.

"Minggu ini bansos tunai juga sudah dikerjakan," ungkap Jokowi.

(Tribunnews.com/ Chrysnha, Wahyu Gilang P) (Kompas.com/Dian Erika Nugraheny)