Virus Corona
Presiden Bantu Pemprov DKI Beri Jaminan Sosial kepada 2,5 Juta Warga
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa dalam menghadapi Pandemi Corona harus dilakukan antisipasi dari hulu sampai hilir.
lihat foto
TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa dalam menghadapi Pandemi Corona harus dilakukan antisipasi dari hulu sampai hilir.
Intervensi dari hulu menurut Presiden yakni memberikan bantuan sosial dan stimulus ekonomi kepada masyarakat.
"Yang diintervensi di hulu saya melihat bantuan perlindungan sosial, stimulus ekonomi akan sangat membantu sekali dalam bertahan, terutama di ibu kota," kata Presiden dalam Rapat Terbatas jarak jauh, Kamis, (2/4/2020).
Misalnya kata Presiden yakni jaring pengaman sosial yang harus diberikan Pemerintah DKI untuk 3,6 juta warganya.
Pemerintah DKI sudah memberikan pada 1,1 juta warga.
Sehingga, Pemerintah Pusat akan memberikan sisanya sebagai bentuk antisipasi dari hulu tersebut.
"Saya kira kemarin, Gubernur DKI juga sudah menyampaikan 3,6 juta perlu dimasukkan dalam jaring pengaman sosial, dan yang sudah diberikan Provinsi DKI 1,1 juta artinya tinggal 2,5 juta yang perlu kita eksekusi di lapangan," katanya.
Baca: Agar Warga Tetap Bisa Mudik, Jokowi akan Ganti Libur Nasional Lebaran
Presiden memutuskan menambah belanja dan pembiayaan APBN untuk penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia sebesar Rp 405, 1 triliun.
Tambahan anggaran tersebut akan dialokasikan kepada sejumlah sektor belanja. Dari jumlah tersebut Rp 110 triliun dialokasikan untuk Jaring Pengaman Sosial.
"Total anggaran tersebut akan dialokasikan 75 triliun belanja bidang kesehatan, 110 triliun untuk perlindungan sosial, 70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat dan 150 triliun untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional termasuk restrukturisasi kredit dan penjaminan dan pembiayaan dunia usaha khususnya terutama UMKM," pungkasnya
Baca: Lawan Virus Corona, Gus Menteri Minta Balai Desa Jadi Tempat Isolasi
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta program social safety net atau program jaring pengaman sosial, pelaksanaanya dipercepat. Kerena menurut presiden banyak orang saat ini mudik lebih awal karena tidak memiliki penghasilan di ibu kota.
"Saya lihat arus mudik dipercepat bukan karena faktor budaya tapi terpaksa. Banyak pekerja informal di Jabodetabek terpaksa pulang kampung karena penghasilannya menurun sangat drastis atau bahkan hilang," kata Presiden dalam Rapat Terbatas Antisipasi Mudik Lebaran melalui telekonferensi, Senin (30/3/2020).
Mereka menurut Presiden tidak memiliki penghasilan sejak Jakarta menerapkan kebijakan tanggap darurat yakni bekerja, belajar, serta beribadah dari rumah akibat Pandemi virus Corona.
"Karena itu saya minta percepatan program sosial safety net, jaring pengaman sosial yang memberikan perlindungan sosial di sektor informal dan para pekerja harian, maupun program insentif ekonomi bagi usaha mikro usaha kecil betul-betul segera dilaksanakan di lapangan. Sehingga para pekerja informal, buruh harian, asongan semua bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari," katanya.
