Virus Corona
Jokowi Minta Pemerintah Hati-hati soal Evakuasi WNI di Diamond Princess: Tidak Bisa Didesak-desak
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pemerintah hati-hati dalam mengevakuasi WNI di Kapal Diamond Princess yang berada di Yokohama, Jepang.
TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pemerintah hati-hati dalam mengevakuasi WNI dari Kapal Diamond Princess yang berada di Yokohama, Jepang.
Untuk diketahui, kapal Diamond Princess menjadi epicentrum baru penyebaran virus corona.
Jokowi menekankan keputusan harus diambil setepat mungkin terkait evakuasi WNI di Kapal Diamond Princess.
"Hati-hati, berhitung dalam menyelesaikan ini. Tidak bisa kita didesak-desak. Tidak bisa kita tergesa-gesa. Endak."
"Harus tepat. Seperti di Natuna yang kemarin," ujar Jokowi di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2/2020), dikutip Kompas.com.
Baca: Perbedaan Pola Observasi Kru WNI Kapal Pesiar World Dream dan Diamond Princess
Jokowi tak ingin evakuasi WNI dari Jepang dengan perhitungannya tidak matang.
Karena, nantinya membawa dampak negatif bagi 267 juta WNI di Indonesia.
Selain itu, ia memastikan pemerintah masih terus mematangkan rencana evakuasi WNI di Kapal Diamond Princess.
WNI Asal Bali di Diamond Princess Ingin Segera Pulang
Baca: Menkes Kirim Tim Trauma Healing ke WNI yang Berada di Kapal Pesiar Diamond Princess
Para Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Bali ingin segera pulang dari kapal pesiar Diamond Princess.
Namun evakuasi ini kenyataannya tidak serta merta bisa dilakukan.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) I Dewa Nyoman Budiasa menyampaikan bahwa evakuasi warga negara Indonesia (WNI) tergantung lobi-lobi antara pemerintah Indonesia dengan Jepang.
Nyoman Budiasa menuturkan, walaupun terjadi evakuasi misalnya hari ini harus tetap mengikuti mekanisme sesuai dengan arahan Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO).
Baca: Menkes Terawan: 9 WNI Dirawat Karena Virus Corona di Jepang

Menurut Nyoman, saat ini pemerintah masih memikirkan proses evakuasinya, apakah melalui jalur laut atau diterbangkan.
Nyoman menilai yang memutuskan nasib Anak Buah Kapal (ABK) di sana sebenarnya merupakan keputusan bersama, yakni antara pemerintah Indonesia dengan Jepang serta berkoodinasi dengan otoritas pelabuhan di Yokohama.