Pertanyakan Keberhasilan Deradikalisasi, Fadli Zon Tak Mau Isu Terorisme Dibuat Agar Ada Anggaran

"Ini sangat berbahaya ya, karena bisa saja ada pihak-pihak yang menginginkan ini ada terus," ujarnya.

Menanggapi ujaran Fadli Zon, Najwa Shihab menyangka hal ini merupakan program dari Kementerian Pertahanan yang dipimpin Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra.

"Kesalahan Menteri Pertahanan katanya," sindir Najwa Shihab, selaku host dari acara Mata Najwa.

Sembari tertawa, Fadli pun menangkis anggaran untuk menanggulangi kasus radikalisasi tidak masuk ke dalam Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang dipegang oleh Prabowo Subianto.

"Itu bukan di Kementerian Pertahanan, itu adanya di BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme), di kepolisian, dan lain-lain," ungkap Fadli Zon.

Hal ini pun tampak dibenarkan oleh Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman yang juga hadir dalam diskusi malam itu.

Fadjroel mengatakan, anggaran untuk menanggulangi kasus radikalisasi masuk dalam Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Namun, Fadjroel menjelaskan, Kemenhan berada di bawah Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam).

"Bukan, memang betul, tetapi beliau (Prabowo) berada dalam Kemenko Polhukam," kata Fadjroel.

Kembali Fadli menegaskan agar penanggulangan kasus radikalisasi di Indonesia tidak hanya selalu menerima gejala-gejala saja.

Namun pemerintah harus berperan untuk menyelesaikan masalah radikalisasi yang berujung pada ekstrimisme atau terorisme.

BNPT Mengaku Sulit Melakukan Program Deradikalisasi Eks Teroris

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Suhardi Alius mengaku sebelumnya pada tahun 2017 lalu BNPT pernah mengembalikan sebuah keluarga yang sebelumnya pernah tinggal di Raqqa, Suriah selama 18 bulan.

Dilansir Kompas.com, jumlah orang eks teroris dari gerakan ISIS tersebut sekitar 75 orang.

Diketahui Raqqa merupakan kota yang terkenal sebagai pusat kegiatan ISIS.