Jubir KPK: Imigrasi Bukan Satu-Satunya Sumber Informasi Keberadaan Harun masiku

TRIBUNNEWS.COM - Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara (Jubir) Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri mengungkapkan bahwa pihak imigrasi bukan satu-satunya sumber informasi dalam melakukan pencarian buron KPK, Harun Masiku.

Oleh karena itu, KPK juga meminta bantuan Polri untuk melakukan pencarian tersangka kasus suap PAW DPR RI ini.

Perntayaan ini ia sampaikan dalam tayangan langsung program Indonesia Lawyers Club (ILC) pada Selasa (28/1/2020).

Sebelumnya, Ali menjelaskan terkait proses penangkapan Harun Masiku setelah ditetapkan sebagai tersangka.

"Jadi pertama kami akan menyampaikan update bagaimana perkembangan terkait dengan penanganan perkara atas nama tersangkan HM (Harun Masiku) dan kawan-kawan," ujarnya.

"Pasca OTT (Operasi Tangkap Tangan) antara tanggal 8 - 9 Januari 2020, setelah gelar perkara kami menetapkan tersangka pak HM ini, kemudian KPK melalui kedeputian penindakan melakukan koordinasi dengan pihak imigrasi," imbuhnya.

"Tindak lanjut dari itu pada 13 Januari 2020, karena KPK sesuai dengan kewenangannya sebagaimana tercantum dalam UU No 19 tahun 2019 memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seorang berpergian ke luar negeri," jelasnya.

Kemudian dalam perjalannya Ali mengaku mendapat informasi dari humas imigrasi yang menyatakan pada 6 Januari tersangka Harun Masiku pergi keluar negeri dan belum kembali ke Indonesia.

Ali juga menyebut bahwa informasi dari imigrasi merupakan satu diantara informasi yang diterima oleh KPK terkait keberadaan Harun Masiku.

"Kami memandang bahwa selama ini kami punya hubungan baik dengan imigrasi," ungkapnya.

"Selain itu imigrasi merupakan institusi yang berwenang ataupun mempunyai tugas memantau perlintasan orang baik dalam maupun luar negeri," imbuhnya.

Meski demikian, Ali mengaku KPK tidak hanya terpaku pada informasi yang disampaikan oleh imigrasi.

Sehingga sehubungan dengan menunggu informasi dari imigrasi, KPK juga mulai melakukan kerjasama dengan pihak kepolisian.

"Namun sekali lagi karena itu bukan satu-satunya informasi bagi KPK," ujarnya.

"Maka selain mengeluarkan surat cegah, pararel dengan itu kami mengajukan surat bantuan penangkapan kepada pihak polri," jelasnya.

"Kemudian ditindak lanjuti pada 17 Januari kami menetapkan daftar pencarian orang terhadap tersangka HM ini," ungkapnya.

Bahkan Ali mengaku KPK bersama dengan Polri telah melakukan pencarian hingga Sumatera dan Sulawesi.

"Kami juga bersama Polri melakukan pencarian di berbagai daerah di Indonesia ada di Sulawesi dan Sumatera," ungkapnya.

"Tentu ini informasi juga kami peroleh dari masyarakat dan media," imbuhnya.

Meski demikian, hingga hari ini, Ali mengaku tim penyidik belum mendapatkan informasi terkait keberadaan Harun Masiku.

Serta keberadaan Harun Masiku memang masih belum ada hasil.

"Dan ternyata memang hasilnya belum ada sehingga kami belum dapat menangkan dan membawa tersangka HM ke KPK untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya," jelas Ali.

Sekalipun Harun Masiku belum berhasil KPK tangkap, namun Ali mengaku perkara ini tetap terus berjalan.

"Penyidik bekerja seperti biasa melakukan pemeriksaan pada saksi-saksi yang sampai saat ini sudah 16 saksi," ujarnya.

"Penyidik juga melakukan penggeledahan dan upaya paksa ke 3 tempat," imbuhnya.

"Pertama ke ruang kerja tersangka WSE, rumah dinas WSE, dan satu apartemen tempat tinggal HM," jelasnya.

Ali menyebut, dalam apartemen Harun Masiku ini KPK telah menemukan bukti alat elektronik.

Namun ia menyebut hal ini masih akan dikonfirmasi lebih lanjut.

Di sisi lain, Ali memastikan bahwa KPK  akan terus pro aktif dalam pencarian keberadaan Harun Masiku.

(Tribunnews.com/Isnaya Helmi Rahma)