Kamis, 2 Oktober 2025

Subsidi Elpiji 3 Kg Dicabut, Rocky Gerung: Bukti Presiden Tak Paham Pancasila

Rocky Gerung menilai rencana kebijakan pemerintah mencabut subsidi gas elpiji 3 kg adalah pembuktian dari presiden tak paham Pancasila

Penulis: Isnaya Helmi Rahma
Editor: Ifa Nabila
Tribunnews.com/ Chaerul Umam
Rocky Gerung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/11/2019). 

TRIBUNNEWS.COM - Pengamat politik Rocky Gerung menilai rencana kebijakan pemerintah mencabut subsidi gas elpiji 3 kg adalah pembuktian dari presiden tak paham Pancasila.

Lantaran rencana kebijakan ini telah melanggar sila lima dalam Pancasila yang berbunyi 'Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia'.

Meskipun dalam pelaksanaannya nanti gas elpiji 3 kg akan tetap disubsidi namun hanya untuk rakyat miskin.

Rocky menyebut pencabutan subsidi tersebut telah merampas kebutuhan dasar dari masyarakat, khususnya rakyat kecil. 

Pernyataan Rocky tersebut disampaikan dalam sebuah video yang diunggah di kanal YouTube Rocky Gerung Official, Kamis (23/1/2020

Sebelumnya Rocky menyebut, adanya rencana pencabutan subsidi ini merupakan bukti bahwa Indonesia tengah mengalami kebangkrutan.

"Itu tanda pertama yang real dan kasat mata bahwa negara ini bangkrut," ujar Rocky Gerung.

"Sehingga kebutuhan dasar orang bawahpun mau dia (pemerintah) ambil dan rampas," imbuhnya.

Rocky kemudian menyinggung terkait ucapannya dulu yang menyebut Presiden Jokowi tidak paham akan Pancasila.

Rencana pencabutan subsidi elpiji 3 kg atau yang sering disebut dengan gas melon ini merupakan bukti dari ucapannya tersebut.

"Dan itu kan kehidupan orang kecil yang dijamin oleh Pancasila, sila kelima," kata Rocky.

Rocky Gerung dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Kamis (12/12/2019).
Rocky Gerung dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Jumat (24/1/2020). (YouTube Rocky Gerung Official)

"Dulu saya katakan presiden tidak paham Pancasila, nah ini buktinya, mengambil jatah orang miskin," tegasnya.

Rocky menyebut hal ini dikarenakan adanya kesalahkaprahan dalam kebijakan pemerintahaan saat ini.

Sehingga masyarakat tidak mampu yang menjadi korban dalam kebijakan tersebut.

"Apa dasarnya? Seluruh kalkulasi yang hanya menunjukkan bahwa APBN tidak cukup untuk membiayai ambisi pembangunan yang salah kaprah dari awal," jelas Rocky Gerung.

Halaman
123
Sumber: TribunSolo.com
Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved