Kontroversi Yasonna Laoly, Diprotes Warga Tanjung Priok, Pernah Bungkam Disinggung Harun Masiku
Yasonna Laoly membuat sebuah kontroversi, ia baru di demo ratusan warga Tanjung Priok, dan juga bungkam saat ditanya Harun Masiku.
lihat foto
Sikap dari Menkumham Yasonna Laoly ikut membuat Wakil Ketua Komisi III Desmond J Mahesa angkat bicara.
Desmond mengaku lebih memercayai informasi keberadaan Harun Masiku dari Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Ronny Sompie.
"Ya kita percaya Dirjen (Imigrasi) dong daripada Menteri (Hukum dan HAM)," kata Desmond di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/1/2020), dikutip dari Kompas.com.
Desmond menduga ada dua hal yang melatarbelakangi simpang siurnya informasi soal keberadaan Harun.
Pertama, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly tak bisa membedakan peran dirinya sebagai pejabat partai dan pejabat publik.
"Pak Laoly susah membedakan antara dia sebagai menteri dan orang partai."
"Masa kita percaya omongan dia? Harusnya dia malu kan," kata politisi Partai Gerindra itu.
Selanjutnya, ia menilai ada persoalan kepemimpinan Yasonna di Kemenkumham.
"Ada apa dengan kepemimpinan Menteri Laoly di Kemenkum HAM yang berbeda dengan Dirjen Imigrasi? Berarti kan menteri tidak punya wibawa."
"Kalau menteri punya wibawa, Dirjen Imigrasi ikut menutupi berbohong, ya berarti kan enggak punya wibawa," tuturnya.
Desmond mengatakan, Yasonna seharusnya dapat memahami etika politik ketika mengemban tugas sebagai pejabat publik.
Seperti diketahui, sosok Harun Masiku telah menjadi tersangka atas suap yang dilakukannya kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan.
Harun diduga memberikan uang kepada Wahyu Setiawan agar membantunya menjadi anggota legistatif melalui mekanisme penggantian antarwaktu (PAW).
Saat ramainya Harun Masiku jadi buron KPK, dibentuklah tim hukum dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan.
Hal itu untuk menyikapi polemik pergantian anggota DPR yang berujung pada penetapan tersangka kadernya, Harun Masiku.
Yasonna diketahui menghadiri konferensi pers terkait pembentukan tim tersebut.
Namun, ia memastikan hal itu semata-mata terkait dengan tugasnya selaku Ketua DPP PDIP Bidang Hukum, HAM dan Perundang-undangan, bukan sebagai Menkumham.
(Tribunnews.com/Maliana, Kompas.com)
