PKS Kritik Kunjungan Menhan ke Luar Negeri, Prabowo: Kita Butuh Keliling, Harus Pelajari Alutsista

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto menanggapi kritikan yang diarahkan kepadanya terkait kunjungannya ke luar negeri.

Prabowo menyebut, kunjungannya tersebut untuk kepentingan negara, yaitu terkait dengan alat utama sistem pertahanan (alutsista).

Sehingga, ia pun berujar, Indonesia memang butuh keliling untuk mempelajari alustsista di negara lain.

"Memang kita butuh untuk keliling, menjajaki kemungkinan-kemungkinan. Kita harus pelajari alutsista yang ada," ujar Prabowo di DPR, Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2020), dikutip dari Kompas.com.

Prabowo juga mengatakan, Indonesia harus meminta dukungan kepada negara lain.

Sebab, hal itu menurutnya terkait dengan pertahanan di Indonesia.

"Kita juga harus minta dukungan dari negara-negara lain, karena belum tentu alutsista itu diberi kepada kita untuk dibeli," jelasnya.

Gerindra Tanggapi Kritikan PKS

Sebelumnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), memberikan kritikan terkait kunjungan kerja Prabowo Subianto ke luar negeri.

Sehingga, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, diplomasi pertahanan yang dilakukan Prabowo tersebut atas perintah Presiden Joko Widodo ( Jokowi).

Menurutnya, Prabowo diminta oleh Jokowi untuk meninjau hubungan kerja sama pertahanan dengan negara lain tersebut.

"Kunker itu atas perintah Presiden, dalam rapat terbatas (diminta) untuk meninjau meningkatkan hubungan kerja sama pertahanan dengan negara-negara yang dikunjungi," kata Dasco di DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (17/1/2020), dikutip dari Kompas.com.

Dasco pun membantah jika kunjungan dari Prabowo Subianto itu keinginan untuk sekedar jalan-jalan ke luar negeri.

"Ini sekaligus melihat alat-alat pertahanan. Jadi bukan kehendak Pak Prabowo untuk jalan-jalan," ujar dia.

Dasco pun meminta PKS tidak genit berkomentar.

Ia mengatakan, kepergian Prabowo ke luar negeri tersebut telah melalui keputusan rapat terbatas menteri dan presiden.

"Ya dalam rapat terbatas (diminta Jokowi). Dalam rapat-rapat bidang pertahanan. Satu lagi, (PKS) jangan genit," imbuhnya.

Kritikan PKS

Sebelumnya, Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera mengingatkan, pesan Presiden Jokowi yang sempat menyatakan bahwa kunjungan atau studi ke luar negeri, bisa dilakukan melalui ponsel.

"Pak Jokowi saat 16 Agustus 2019 lalu mengingatkan agar meminimalkan kunjungan ke luar negeri. Bahkan secara demonstratif beliau menunjukkan via HP-nya, kunjungan luar negeri bisa melalui HP (ponsel). Dunia sudah terkoneksi," kata Mardani, dikutip dari Kompas.com, Jumat (17/1/2020).

Mardani mengatakan, kunjungan kerja ke luar negeri harus memiliki tujuan yang jelas.

"Kunjungan ke luar negeri monggo saja dilakukan, tetapi mesti dipastikan return on investment-nya jauh lebih baik," kata dia.

Politisi PKS itu juga menyebut, semua hasil kunjungan harus disampaikan secara transparan.

"Semua perlu disampaikan kepada publik secara transparan," ujar Mardani.

Mardani mengatakan, suatu kewajaran jika Prabowo mendapatkan sorotan dari publik soal kunjungan kerja yang dilakukan.

Menurutnya, hal tersebut berkaitan dengan kepentingan rakyat dan menggunakan anggaran yang bersumber dari rakyat.

"Semua pejabat publik mesti siap untuk mendapat pengawasan dari publik. Karena dana yang digunakan memang dana masyarakat," imbuh Mardani.

(Tribunnews.com/Nuryanti) (Kompas.com/Tsarina Maharani)