Komisi IV DPR Tidak Setuju Pelarangan Penggunaan Plastik Daur Ulang
Seharusnya dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah sampah plastik ini memberikan ide yang orientasinya nilai ekonomis seperti bank sampah
lihat foto
Masalah mendasar adalah belum adanya 'penyeragaman cara pengelolaan sampah' di seluruh wilayah provinsi dan kabupaten/kota yang mengikat (ada sanksi berat di dalamnya).
Selain itu, masalah pengelolaan lingkungan hidup belum menjadi prioritas pemerintah.
Hal ini diperburuk lagi dengan lokasi APBN dalam pengelolaan lingkungan hidup yang masih sangat minim, hanya sekitar 1,1%. Belum lagi dengan tingkat keterdidikan warga RI yang masih berada pada angka rata-rata 9 tahun.
Kombinasi alokasi anggaran yang minim dan tingkat kesadaran masyarakat dalam memperlakukan sampah menjadi tantangan berat negara ini.
Belum lagi adanya ketimpangan APBD di berbagai wilayah di RI. Ada kabupaten/kota yang menghabiskan 50% APBD-nya untuk belanja pegawai.
Belum lagi program penyadaran masyarakat yang memang belum massif.
"Bila hal ini tidak segera ditangani, persoalan sampah akan terus menghantui dan membuat malu bangsa Indonesia di mata dunia," kata Akbar.
"Jadi, percuma ada Road Map penanganan sampah bila tidak didukung dengan biaya implementasi yang berkecukupan, kejujuran aparatur pelaksana dan kesadaran masyarakat yang tinggi," ujarnya.
